MENITNEWS.CO.ID, TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar mengambil langkah cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi. Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis serta para camat untuk turun langsung memantau kondisi pasokan di wilayah masing-masing.
Langkah tegas ini diambil guna memastikan penyebab pasti dari terhambatnya pasokan energi yang dikeluhkan warga dalam beberapa waktu terakhir. Mohammad Firdaus meminta jajarannya tidak sekadar menunggu laporan di balik meja, melainkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi vital.
Fokus pemantauan diarahkan pada titik-titik krusial, terutama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), untuk memantau langsung kondisi antrean kendaraan dan ketersediaan stok BBM. Di saat yang sama, para camat bersama OPD terkait diwajibkan menyisir wilayahnya guna melihat langsung ketersediaan dan distribusi gas elpiji 3 kilogram.
“OPD dan camat saya instruksikan sidak langsung ke SPBU dan memantau kelangkaan LPG di wilayahnya,” kata Daeng Manye saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (12/9/2026).
Pengecekan di lapangan dinilai sangat krusial untuk memperoleh gambaran faktual dan data riil terkait dinamika distribusi BBM maupun elpiji. Menurut Bupati, pemantauan ketat ini diproyeksikan mampu mendeteksi titik-titik mana saja yang mengalami gangguan pasokan atau kelangkaan cukup parah.
Jajaran aparatur wilayah diminta tidak pasif dalam menghadapi persoalan dasar yang menyangkut hajat hidup masyarakat ini. Kehadiran pejabat daerah di lapangan menjadi modal utama untuk memetakan kendala pada rantai pasokan secara menyeluruh.
“Jangan hanya menunggu laporan. Cek langsung kondisi SPBU dan lihat bagaimana ketersediaan LPG di lapangan,” ujar Mohammad Firdaus.
Informasi serta data faktual yang dihimpun dari hasil sidak tersebut bakal menjadi dasar kuat bagi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Pemkab Takalar berencana mendesak pihak penyalur dan penanggung jawab distribusi BBM serta elpiji bersubsidi agar segera membenahi kendala penyaluran yang terjadi.
Daeng Manye menuturkan bahwa penanganan masalah tidak bisa ditunda agar keresahan warga tidak berlarut-larut. Ia menegaskan pentingnya pemetaan masalah secara mendalam untuk menemukan solusi yang tepat target.
“Kalau ada wilayah yang langka, harus segera diketahui di mana persoalannya. Karena itu saya minta camat dan OPD turun melihat langsung,” tutur Daeng Manye.
Dalam pembagian tugasnya, camat memegang peran sentral dalam menyerap informasi primer langsung dari warga pemukiman, sedangkan OPD teknis menyisir aspek pengawasan sesuai batas kewenangan lembaga. Sinergi ini diharapkan mampu mengurai kebuntuan alur distribusi energi di tingkat tapak.
Di tengah upaya pengawasan ketat ini, Mohammad Firdaus mengimbau warga Kabupaten Takalar untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi situasi. Masyarakat diminta menahan diri dari perilaku pembelian impulsif (panic buying) atau aksi penimbunan BBM dan elpiji yang justru berpotensi memicu kepanikan massal serta memperparah kelangkaan.
Sidak yang digelar ini merupakan modal awal Pemkab Takalar untuk merumuskan kebijakan taktis berikutnya. Kepastian data di lapangan menjadi penentu utama arah penyelesaian masalah energi di daerah tersebut.
“Yang kita mau, kondisi sebenarnya di lapangan jelas. Dari situ pemerintah bisa menentukan langkah berikutnya,” pungkas Daeng Manye. (Adv)
