MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) sebesar 30 persen kepada Pemerintah Pusat.
Langkah tersebut ditempuh untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan BBM di Sulsel sekaligus mengatasi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Usulan itu disampaikan setelah Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, unsur Forkopimda, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta Iswana Migas Sulsel melakukan evaluasi dan monitoring penanganan antrean BBM.
Evaluasi tersebut berlangsung di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, kondisi antrean BBM saat ini mulai terurai.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mengevaluasi kebutuhan pasokan dan kuota untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat.
“Alhamdulillah sudah mulai terurai. Tentu kita akan melihat evaluasi tentang bagaimana kemudian permintaan penambahan kuota Sulsel,” ujar Andi Sudirman.
Menurutnya, peningkatan antrean salah satunya dipengaruhi oleh migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Peralihan tersebut terjadi karena adanya perbedaan harga yang cukup besar antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
“Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan,” jelasnya.
Di sisi lain, pasokan BBM yang disalurkan Pertamina ke Sulsel telah mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya pasokan berada di kisaran 700 kiloliter (KL), pada kondisi tertentu pasokan telah ditingkatkan hingga mencapai 1.300 KL.
Namun, tambahan pasokan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan antrean karena peningkatan permintaan juga cukup tinggi.
“Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat,” katanya.
Karena itu, Pemprov Sulsel meminta Pertamina melakukan analisis terhadap dampak migrasi konsumen tersebut. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan tambahan kuota BBM di Sulsel.
“Maka kami meminta Pertamina melakukan analisis pengaruh migrasi ini untuk mengetahui berapa kuota BBM yang harus ditambahkan ke Sulsel,” ujar Andi Sudirman.
Pemprov Sulsel pun telah mengirimkan surat usulan penambahan kuota BBM sebesar 30 persen kepada pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu keputusan atas usulan tersebut.
Terkait penerapan kebijakan ganjil-genap dan pembelajaran secara daring, Andi Sudirman menegaskan kedua kebijakan tersebut bersifat sementara.
Kebijakan itu diberlakukan sebagai langkah untuk mengurangi mobilitas dan membantu mengurai antrean BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
“Kebijakan ini kita ambil karena terjadinya antrean yang panjang. Ini bukan kebijakan permanen. Itu tidak lain dilakukan untuk mengurai antrean supaya tetap dapat semua,” tegasnya.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut akan dievaluasi dan dicabut secara bertahap setelah pasokan BBM kembali stabil dan antrean dapat dikendalikan.
“Ini hanya sementara. Kalau Pertamina sudah siap, kita akan cabut satu per satu. Mulai dari pembelajaran daring ke langsung, termasuk ganjil-genap,” pungkasnya. (Adv)
