MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati seluruh tahapan peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah hukum tersebut dinilai penting untuk menghadirkan kepastian serta transparansi informasi di tengah masyarakat luas.

Pernyataan itu disampaikan Gibran usai menunaikan ibadah Shalat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jakarta Barat. Menurutnya, kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum bersifat setara tanpa terkecuali, termasuk jabatan kepala pemerintahan.

Kendati demikian, Gibran menyayangkan langkah hukum yang diambil oleh pihak pemohon. Ia menyebutkan bahwa pihak kuasa hukum dan dirinya telah menyiapkan seluruh dokumen autentik guna menghadapi agenda pembuktian di ruang sidang.

“Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau bagaimana lagi penggugatnya malah mundur,” ujar Gibran merespons pencabutan gugatan tersebut.

Respons Atas Pencabutan Gugatan

Sebelumnya, polemik hukum yang melibatkan Denny Indrayana bersama tim kuasa hukumnya resmi dihentikan melalui pencabutan berkas gugatan di PTUN. Gibran menilai peradilan merupakan lembaga terhormat untuk menguji kebenaran secara terbuka.

Meski persidangan urung berlanjut ke tahap pembuktian substantif, pihak Istana memastikan komitmen untuk tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Ruang peradilan dipandang sebagai instrumen konstitusional paling ideal untuk menyelesaikan sengketa administratif maupun perdata secara objektif.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih menghimpun tanggapan lanjutan dari pihak pemohon terkait alasan yuridis pencabutan gugatan tersebut. Publik diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan informasi melalui saluran resmi pengadilan. (*)