MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Evolusi regulasi keuangan nasional membawa perubahan signifikan bagi arah kebijakan Bank Indonesia (BI). Mandat bank sentral kini tidak lagi sebatas mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, melainkan turut mencakup penciptaan iklim kondusif bagi sektor riil dan perluasan lapangan kerja.
Perluasan tugas tersebut termuat dalam ketentuan perundang-undangan terbaru yang diterbitkan pada tahun ini. Berdasarkan aturan tersebut, tugas bank sentral dibagi kedalam dua pilar utama.
Pilar pertama tetap berfokus pada stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Sementara itu, pilar kedua secara khusus mengamanatkan penciptaan iklim ekonomi yang mendukung sektor riil dan penyerapan tenaga kerja.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan bahwa penambahan tugas ini mengubah paradigma perumusan kebijakan moneter. Menurutnya, bank sentral tidak lagi cukup hanya berpatokan pada pencapaian angka inflasi dan kurs mata uang semata.
“Berarti kita enggak bisa cuma bilang, oke rupiah sekian, inflasi sekian. Tapi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi apa enggak? Berarti kan harus kita pikirkan,” ujar Destry melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2026).
Perjalanan Panjang Mandat Bank Sentral
Perubahan orientasi ini mencerminkan perjalanan panjang institusi moneter sejak krisis moneter melanda tanah air pada akhir dekade 1990-an. Pada masa pascakrisis 1997/1998, kerangka kerja bank sentral dirancang dengan batasan yang sangat ketat dan terfokus.
“Simpel saja, menjaga stabilitas rupiah. Kalau dalam negeri urusannya inflasi, kalau luar negeri ya urusannya nilai tukar. Stop di situ, full stop, habis 1997/1998,” kenang Destry.
Fase transformasi berikutnya dimulai ketika Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disahkan pada 2023. Melalui regulasi tersebut, lingkup kerja bank sentral diperluas agar turut berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bersama otoritas terkait.
Dengan tambahan kewenangan terbaru pada 2026, tantangan yang dihadapi otoritas moneter dinilai semakin kompleks. Destry menegaskan bahwa lembaganya berupaya menghindari kesan eksklusif dalam perumusan kebijakan publik.
“Buat kami itu menjadi satu tantangan, karena BI itu kan tidak berada di awang-awang, BI bukan berada di menara gading,” tegasnya.
Seni Menyeimbangkan Kebijakan
Dalam implementasinya, otoritas moneter rutin berdiskusi dengan jajaran pemerintah pusat, termasuk Presiden beserta tim ekonomi, guna membaca kebutuhan riil di lapangan. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan kebijakan yang ditempuh selaras dengan dinamika perekonomian nasional.
Kendati porsi perhatian terhadap sektor riil semakin besar, prinsip kehati-hatian tetap dijaga. Stabilitas makroekonomi diposisikan sebagai prioritas fundamental sebelum instrumen pendukung lainnya digerakkan.
Penerapan instrumen makroprudensial dan sistem pembayaran kemudian diselaraskan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Proses ini menuntut ketepatan kalkulasi layaknya sebuah karya seni pengaturan kebijakan.
“Jadi seperti seni lah, kita bermain di bagaimana balancing stabilitas dengan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (*)
