MENITNEWS.CO.ID, KOLAKA — Pengembangan budidaya padi organik di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mencatatkan tren positif dalam kurun empat tahun terakhir. Kendati demikian, sektor pertanian ramah lingkungan di wilayah ini masih memendam tantangan laten: ketersediaan pasokan beras di tingkat petani belum mampu memenuhi besarnya permintaan pasar.
Kondisi tersebut mengemuka dalam Lokakarya Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) yang digelar di Lahan Sawah Blok C Selatan, Desa Puuroda, Kabupaten Kolaka. Forum evaluasi dua hari yang berlangsung pada 26–27 Oktober 2026 ini mempertemukan puluhan petani binaan bersama jajaran pemerintah daerah dan asosiasi terkait.
Camat Baula, Syahrial Darmawan, mengungkapkan bahwa program pengembangan padi berbasis organik yang dirintis sejak awal 2022 di Desa Hubonga dan Desa Puuroda telah membuktikan peningkatan pendapatan bagi para petani lokal. Hanya saja, masalah skabilitas dan konsistensi produksi masih menjadi ganjalan utama dalam merespons ceruk pasar yang terus membesar.
“Pasarnya sangat baik, tetapi permintaan masih cukup besar sementara ketersediaan stok terbatas. Harapan kami, pengembangan ini terus ditingkatkan melalui kerja sama antara Vale Indonesia dan petani, terutama untuk meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan pasar,” kata Syahrial melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Untuk mengatasi persoalan kapasitas produksi tersebut, pihak kecamatan mendorong perluasan pelatihan teknis Training of Trainers (ToT) guna memperluas regenerasi dan jangkauan petani yang menerapkan metode PSRLB.
Empat Rekomendasi Utama Petani
Dalam forum tersebut, Asosiasi Petani Organik Kolaka (ASPOK) bersama warga belajar dari empat kecamatan merumuskan empat poin rekomendasi strategis yang diserahkan kepada pihak regulator dan pemangku kepentingan.
Pertama, penegakan prinsip ekologis dalam operasional usaha tani harian. Kedua, formulasi pendidikan petani yang menekankan pada penyadaran berbasis pengalaman langsung.
Ketiga, pemulihan kesehatan tanah sebagai prioritas mendesak. Berdasarkan catatan evaluasi petani, tingkat kerusakkan hara tanah akibat paparan pemupukan kimiawi dan pestisida sintetis jangka panjang berbanding lurus dengan angka kehilangan hasil panen (yield loss).
Keempat, penetapan skema pemberdayaan kelembagaan yang terukur berbasis prinsip efisiensi, kelestarian, dan kemandirian ekonomi.
Head of External Relations Regional and Growth Vale Indonesia, Endra Kusuma, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan menjadi fondasi mendasar agar program ini tidak bergantung pada intervensi luar secara permanen.
“Keberlanjutan program pertanian perlu bertumpu pada kemampuan petani untuk memahami, menerapkan, dan mengembangkan praktik yang sesuai dengan kondisi mereka. Melalui lokakarya ini, pengalaman petani menjadi bahan pembelajaran bersama untuk merumuskan rekomendasi dan langkah tindak lanjut,” terang Endra dalam rilis resmi tersebut.
Tantangan Fase Transisi
Peralihan dari metode konvensional menuju sistem organik dipahami bukan proses instan. Indah, salah seorang petani sawah di Desa Puuroda, membagikan pengalamannya melewati fase transisi lahan yang berimbas pada penurunan produktivitas awal saat lepas dari pupuk sintesis.
Namun, kendala adaptasi tersebut berangsur teratasi seiring penguasaan teknik pembuatan pupuk kompos mandiri dari limbah organik sekitar pekarangan, yang kini justru menjadi sumber pendapatan alternatif di luar hasil panen utama.
“Dulu saya sempat penasaran, apakah hanya dengan bahan-bahan alami dan rerumputan tanaman bisa tumbuh sehat. Sekarang saya bisa membuat pupuk organik dari bahan yang sebelumnya terbuang menjadi bermanfaat,” ujar Indah.
Lokakarya PSRLB ini turut melibatkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Baula dan Tanggetada, Dinas Pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka sebagai pijakan penyusunan kebijakan sektor pertanian berkelanjutan di kawasan Sulawesi Tenggara. (*)
