MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna memperluas penetrasi produk lokal ke kancah global.
Langkah strategis ini mengemuka seiring penunjukan Sulsel sebagai tuan rumah ajang bergengsi Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan dukungan penuh tersebut saat menghadiri pembukaan IIFS 2026 yang dihelat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, pada Senin (2/11/2026).
Forum internasional ini mengangkat tema “Strengthening Islamic Finance Ecosystem to Advance Sustainable Halal Economic Growth”.
Mengawali sambutannya, Gubernur Andi Sudirman memaparkan bahwa sektor ekonomi dan keuangan syariah menyimpan potensi besar untuk mengakselerasi berbagai lini usaha daerah.
Potensi itu mencakup industri halal, makanan dan minuman olahan, fesyen muslim, hingga pariwisata ramah muslim.
”Kita melihat bahwa yang mengambil peluang dalam persaingan ekonomi halal dunia bukan hanya negara-negara mayoritas muslim. Tiongkok dan Thailand, misalnya, juga mengambil peluang ini. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang kuat agar potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat berkembang lebih luas,” ungkap Andi Sudirman di hadapan para pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, ia berharap peluncuran cetak biru (blueprint) pengembangan keuangan syariah yang dirilis dalam forum ini mampu menjadi panduan taktis bagi pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, serta elemen masyarakat.
Pemprov Sulsel, kata dia, siap bersinergi memastikan instrumen pembiayaan syariah menjangkau sektor riil hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
”Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap mendukung langkah kolaboratif tersebut untuk memastikan bahwa pembiayaan dan instrumen keuangan syariah dapat menjangkau sektor riil, UMKM, serta program pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menilai Indonesia memiliki modalitas fundamental yang kuat untuk memimpin industri keuangan syariah global.
Kekuatan tersebut ditopang oleh tren pertumbuhan aset keuangan syariah, regulasi yang adaptif, dukungan kebijakan pemerintah, hingga demografi penduduk muslim yang besar.
Menurut Friderica, seluruh elemen tersebut wajib dikonsolidasikan secara terpadu agar menciptakan ekosistem ekonomi yang bernilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional.
Ia juga menggarisbawahi krusialnya peran strategis pemerintah daerah, khususnya Sulsel, dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam aksi nyata di akar rumput.
”Peran daerah di Indonesia, utamanya Provinsi Sulawesi Selatan, juga sangat penting dalam menyukseskan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program dan kerja sama yang dilaksanakan di daerah,” tutur Friderica.
Ia menambahkan, cetak biru yang diluncurkan hari ini dirancang secara komprehensif untuk memandu seluruh pemangku kepentingan.
Dokumen strategis tersebut memuat visi penguatan kelembagaan, inovasi produk, digitalisasi, hingga perluasan akses pasar.
”Harapan kita, industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin maju. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (red)
