MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Perumda Pasar Makassar Raya menegaskan bahwa penataan dan pengelolaan area parkir di kawasan Pasar Butung bukan merupakan bentuk perebutan hak pihak lain. Langkah tersebut murni penegakan aturan berdasarkan payung hukum daerah yang berlaku.
Direktur Operasional Perumda Pasar Makassar Raya, Rusli Patara, S.P., menyatakan bahwa kewenangan kelembagaan ini merujuk pada regulasi resmi pemerintah kota dan DPRD. Aturan tersebut mencakup Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar.
Dalam Pasal 1 huruf M Perda tersebut, diatur bahwa perparkiran merupakan kegiatan kendaraan di kawasan pasar yang dikelola oleh perusahaan daerah. Landasan ini diperkuat oleh Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2004.
Berdasarkan Pasal 1 ketentuan umum huruf L Perwali itu, kawasan pasar didefinisikan sebagai lahan di luar pasar dalam radius 100 meter dari sekeliling pasar. Wilayah tersebut dinilai menerima atau mendapat keuntungan dari keramaian aktivitas perdagangan di pasar bersangkutan.
Selain itu, eksistensi dan kewenangan ini juga dipertegas dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perumda Pasar Makassar Raya. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa badan usaha milik daerah ini berwenang mengelola pasar serta memungut jasa pengelolaan pasar.
Ketentuan tersebut diperinci dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 4. Pasal itu menyatakan bahwa lingkup pengelolaan pasar mencakup penggunaan areal atau pelataran, bangunan pasar, hingga sektor perparkiran.
Rusli menjelaskan, penjelasan yuridis ini disampaikan melalui keterangan tertulis untuk meluruskan persepsi di tengah masyarakat. Menurutnya, pemungutan retribusi dan jasa parkir di sekitar pusat perniagaan tersebut sah secara hukum.
Langkah ini diharapkan mampu mengedukasi publik agar memandang tata kelola fasilitas umum secara objektif. Penertiban administrasi dan pengelolaan kawasan dinilai krusial untuk menciptakan ketertiban serta transparansi operasional pasar. (*)
