MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lonjakan partisipasi masyarakat dalam investasi aset digital. Hingga September 2026, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia resmi menyentuh 23,51 juta akun dengan total nilai transaksi mencapai Rp30,56 triliun.
Di tengah pesatnya pertumbuhan pasar nasional tersebut, otoritas memberikan perhatian khusus pada kerentanan benteng pertahanan digital platform perdagangan. Maraknya insiden peretasan yang menimpa platform perdagangan kripto tingkat global menjadi sinyal kuning bagi para penyelenggara di dalam negeri.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Dr. Adi Budiarso, FCPA, mengingatkan pelaku industri agar tidak sekadar berfokus pada pertumbuhan angka pasar. Faktor daya tahan sistem menjadi kunci vital keselamatan dana investor.
“OJK mendorong penyelenggara untuk meningkatkan ketahanan siber melalui penerapan pedoman keamanan siber yang telah diterbitkan oleh OJK,” ungkap Adi Budiarso dalam keterangan resminya saat Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK.
Ia menekankan, tolok ukur keberhasilan ekosistem kripto nasional berada pada kapasitas regulator dan pelaku pasar dalam menjaga aset publik. Kepercayaan investor domestik—termasuk generasi muda yang mendominasi kepemilikan aset digital—sangat bergantung pada integritas infrastruktur siber.
Persiapan BMEK Beroperasi 2027
Untuk mengimbangi laju pasar, OJK mematangkan kesiapan infrastruktur integratif melalui pembentukan Bursa, Lembaga Kliring, dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital (BMEK). Kehadiran BMEK ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Januari 2027.
Sebagai pijakan hukum, regulator telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 15 dan POJK Nomor 16 Tahun 2026. Dua Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) juga tengah disusun untuk mengatur operasional teknis di lapangan.
Pengaturan teknis BMEK tersebut bakal mencakup empat fondasi utama:
1. Tata cara penyelenggaraan bursa, lembaga kliring, dan kustodian elektronik.
2. Aturan main perantara perdagangan (broker/ekschange).
3. Uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) bagi jajaran pimpinan penyelenggara.
4. Mekanisme perdagangan produk di Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).
Guna memastikan pengalihan wewenang berjalan lancar, OJK terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pola pengawasan canggih (sophisticated supervision) bakal diterapkan saat masa transisi selesai.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan prioritas lembaga dalam menjaga ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh dari dampak volatilitas pasar global maupun domestik.
Langkah pengawasan ketat, penegakan hukum, serta edukasi pelindungan konsumen diperkuat bersama kementerian, lembaga, dan Self-Regulatory Organization (SRO). Langkah ini diambil guna menjamin transaksi keuangan digital masyarakat tetap aman dan memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi nasional. (*)
