Munafri Arifuddin Tegaskan Komitmen Cegah Korupsi di Rakor Kemendagri

CEGAH KORUPSI. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi bersama Kemendagri dan KPK di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (5/11/2026). (Foto: Dok. Pemkot Makassar)

MENITNEWS.CO.ID, ​MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kamis (5/11/2026).

​Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) ini menjadi wadah strategis dalam mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

​Rakor tersebut dihadiri jajaran bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulsel.

Arahan langsung disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak.

LAWAN KORUPSI. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. (Foto : Humas Pemkot Makassar)

​Kehadiran Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi ini menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk terus berbenah dan memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

​”Agenda ini menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam aspek tata kelola dan pencegahan korupsi,” ujar Appi.

​Ia menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan komitmen kolektif dari seluruh elemen pimpinan hingga jajaran perangkat daerah.

​Melalui rakor ini, Appi berharap terbangun kesamaan langkah serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah demi menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang berintegritas tinggi. (red)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan