MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, terus memperkuat tata kelola pertanahan sekaligus mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar dimanfaatkan Dinas Pertanahan Kota Makassar untuk menggelar Roadshow Klinik Konflik Pertanahan dan mengenalkan inovasi digital bernama PADAIDI (Pensertipikatan Aset Daerah dan Integrasi Data Informasi).
Kegiatan yang mengusung tema “Bersama Membangun Makassar untuk Kota yang Lebih Maju” ini menyasar sekitar 300 warga dari sembilan kecamatan. Program tersebut turut melibatkan jajaran perwakilan kecamatan, ketua RT/RW, dan tokoh masyarakat setempat.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Susilawati, menjelaskan bahwa aplikasi PADAIDI dikembangkan sebagai sistem manajemen pertanahan yang mengintegrasikan percepatan sertifikasi aset daerah dengan sarana konsultasi masyarakat.
”Inovasi ini tidak hanya mempercepat penataan dan pengamanan aset pemda, tetapi juga menjadi sarana pelayanan dan konsultasi bagi warga yang menghadapi persoalan pertanahan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor,” ujar Sri Susilawati, Jumat (6/11/2026).
Sri menambahkan, untuk penanganan sengketa skala ringan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan konsultasi berbasis pesan singkat WhatsApp.
Namun, untuk kasus sengketa yang lebih rumit, pihaknya menyiapkan tim ahli hukum pertanahan untuk melakukan proses mediasi.
”Kami ingin agar berbagai persoalan pertanahan diselesaikan melalui jalur komunikasi dan mediasi, sehingga tidak harus berujung pada proses hukum di pengadilan. Pemerintah hadir untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan rasa keadilan bagi masyarakat,” lanjutnya.
Pelaksanaan sosialisasi dan klinik konflik ini dibagi ke dalam beberapa gelombang kewilayahan. Tahap awal telah dilaksanakan bagi warga di Kecamatan Makassar, Ujung Pandang, dan Mamajang. Selanjutnya, kegiatan dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Panakkukang, Biringkanaya, Manggala, serta kecamatan lainnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muhammad Izhar Kurniawan, menegaskan pentingnya edukasi langsung untuk mencegah persoalan pertanahan berkembang menjadi konflik sosial.
”Melalui roadshow ini, warga memiliki ruang memperoleh penjelasan dan langkah hukum yang tepat sejak dini. Kami juga menempatkan ketua RT/RW sebagai mitra strategis untuk menyebarkan informasi yang benar serta menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing,” kata Izhar.
Antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan ruang konsultasi ini terpantau tinggi. Melalui sosialisasi yang terbuka dan transparan, Pemkot Makassar berharap tata kelola pertanahan di Kota Makassar ke depan semakin profesional, tertib, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (red)
