MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi mulai mengubah cara partai politik membangun kepercayaan publik. Kinerja kader di lapangan dan pengelolaan organisasi dinilai perlu berjalan beriringan dengan kemampuan partai membangun kehadiran serta reputasi di ruang digital.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Senin (9/11/2026). Menurutnya, perkembangan teknologi komunikasi telah menghadirkan dimensi baru dalam menilai keberadaan dan kualitas sebuah partai politik.

IAS berpandangan, selama ini terdapat tiga aspek yang menjadi gambaran wajah partai politik. Ketiganya meliputi kinerja kader di lembaga legislatif dan eksekutif, kualitas pengelolaan organisasi internal, serta aktivitas pengurus dan kader dalam menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput.

Namun, ketiga aspek tersebut dinilai belum cukup untuk menggambarkan posisi partai di tengah perubahan zaman.

“Di era sekarang tiga poin saja tidak cukup. Di era sekarang ini, perlu juga melihat wajah partai di dunia digital dan media sosial,” kata IAS.

Kinerja Politik Perlu Menjangkau Ruang Digital

Menurut IAS, aktivitas politik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tidak selalu diketahui publik secara luas apabila tidak disertai komunikasi yang efektif.

Ia mencontohkan kegiatan membantu masyarakat maupun pembagian kebutuhan pokok. Kegiatan tersebut mungkin dirasakan langsung oleh penerima manfaat, tetapi informasi mengenai aktivitas itu tidak otomatis menjangkau masyarakat yang lebih luas.

“Di era sekarang ini, kinerja tidak cukup kinerja faktual saja. Mungkin kita membantu masyarakat, memberi sembako, tapi begitu tidak kita ekspos itu, maka yang menikmati hanya secuil saja,” ungkapnya.

Pandangan tersebut memperlihatkan pentingnya komunikasi publik dalam aktivitas partai politik. Namun, publikasi kegiatan juga perlu dibedakan dari kualitas pelayanan dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Dengan demikian, kehadiran partai di media sosial semestinya tidak hanya diukur dari banyaknya unggahan atau jangkauan konten, tetapi juga dari kemampuan menyampaikan informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Generasi Z Mengubah Pola Komunikasi Politik

IAS juga menyoroti perubahan karakter masyarakat, khususnya Generasi Z, yang tumbuh dengan teknologi digital dan internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, generasi tersebut memiliki kebiasaan mengakses informasi melalui platform digital. Perubahan ini turut memengaruhi cara masyarakat mengenali tokoh, mengikuti perkembangan politik, serta membentuk pandangan terhadap kepemimpinan.

“Gen Z adalah generasi pertama yang digital native. Sejak lahir, Gen Z sudah akrab dengan dunia digital. Mencari informasi apa saja melalui dunia digital. Di dunia politik, ini sudah terjadi,” jelasnya.

IAS turut mengangkat perkembangan politik di Nepal sebagai contoh bagaimana teknologi digital dan kecerdasan artifisial dapat menjadi bagian dari dinamika politik generasi muda.

Meski demikian, contoh tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih terperinci mengenai peristiwa, periode, serta bentuk penggunaan teknologi yang dimaksud.

Fenomena ini relevan bagi partai politik di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Perubahan pola konsumsi informasi menuntut organisasi politik memahami karakter masyarakat yang semakin terbiasa memperoleh informasi secara cepat melalui internet.

Digitalisasi Golkar Sulsel hingga Daerah

Bagi IAS, transformasi digital tidak seharusnya hanya menjadi agenda pengurus tingkat provinsi. Kemampuan memanfaatkan teknologi komunikasi perlu menjangkau seluruh struktur organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota.

Ia menilai pembangunan ekosistem digital membutuhkan kesinambungan agar seluruh jajaran partai dapat mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat.

” Sekali lagi, kita sedang membangun jembatan terhadap masa depan. Saya tidak akan pernah berhenti bicara tentang ekosistem digital, sampai ke pelosok daerah di Sulsel,” tegas IAS.

Gagasan tersebut menghadirkan sejumlah pekerjaan yang perlu dijawab oleh organisasi partai. Di antaranya pemerataan kemampuan pengelolaan media sosial, peningkatan literasi digital kader, serta penerapan standar komunikasi publik yang bertanggung jawab.

Bagi masyarakat, kualitas komunikasi digital partai juga penting karena ruang media sosial menjadi salah satu tempat untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas politik dan kebijakan publik.

Karena itu, tantangan digitalisasi tidak berhenti pada kemampuan memproduksi konten. Transparansi informasi, ketepatan pemberitaan, dan ruang interaksi yang sehat dengan masyarakat juga menjadi bagian penting dari kehadiran politik di dunia digital. (Red)