MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya setelah muncul persoalan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA.
Langkah tersebut mencakup pembuktian dokumen melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Rencana itu disampaikan Gibran setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan keduanya berlangsung selama sekitar 2,5 jam.
Gibran mengatakan, Presiden memberikan sejumlah masukan terkait dinamika yang sedang berkembang. Ia juga menyebut Prabowo sebagai sosok yang sudah seperti ayahnya sendiri.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujar Gibran di Istana Wakil Presiden.
Gibran Tidak Ingin Polemik Berkepanjangan
Dalam keterangannya, Gibran menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan saran masyarakat mengenai persoalan tersebut.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya perdebatan mengenai dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan dan jabatan publik.
Gibran memilih menyampaikan rencana penyelesaian melalui jalur hukum.
Mensesneg Ungkap Pembicaraan soal Pengunduran Diri
Sebelum Gibran memberikan pernyataan, Menteri Sekretaris Negara menjelaskan bahwa pertemuan dengan Prabowo juga membahas kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden.
Menurut keterangan Mensesneg yang dikutip Detikcom, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika yang berkembang terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Mensesneg juga meluruskan informasi mengenai respons Presiden terhadap niat tersebut.
Ia menyatakan tidak benar jika Prabowo disebut menolak niat pengunduran diri Gibran. Dalam pertemuan itu, Presiden disebut memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di PTUN.
Dengan demikian, terdapat dua hal yang muncul dari pertemuan tersebut, yakni pembicaraan mengenai niat pengunduran diri dan rencana Gibran melanjutkan pembuktian dokumen melalui jalur hukum.
Proses Hukum Masih Menjadi Hal yang Perlu Dipastikan
Rencana menempuh PTUN dan mengajukan PK merupakan dua hal yang perlu dibedakan dari sisi proses hukum.
PTUN merupakan lingkungan peradilan yang menangani sengketa tata usaha negara. Sementara itu, PK merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan persyaratan dan alasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Karena itu, rencana mengajukan PK tidak dengan sendirinya berarti putusan sebelumnya otomatis berubah atau tidak berlaku.
Hingga keterangan yang diberitakan pada Selasa (10/11/2026), belum tersedia penjelasan terperinci mengenai dokumen yang akan diajukan, tahapan perkara, maupun jadwal pelaksanaan langkah hukum tersebut.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses hukum dan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait. (*)
