Oleh: Baharuddin Hafid (Akademisi Universitas Megarezky Makassar)
MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Dinamika politik lokal kerap menempatkan figur pemimpin dalam peta kekuatan yang berbeda. Ada figur yang bertahan berkat kekuasaan formal, ada yang bersandar pada kekuatan jaringan, dan ada pula yang tetap eksis karena kemampuannya membuat orang lain merasa dihargai. Politisi asal Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin—yang akrab disapa IAS—menjadi salah satu figur yang menarik diamati melalui pendekatan terakhir.
Sepak terjang politik IAS memperlihatkan karakter yang relatif konsisten lewat gaya komunikasi sombere, rendah hati (humble), cair, serta mudah bergaul di berbagai lapisan sosial. Dalam panggung politik Sulawesi Selatan yang kental dengan iklim patronase, elite, jaringan kekerabatan, dan kompetisi elektoral, pendekatan egalitarian ini menjadi modal sosial-politik yang efektif.
Karakter tersebut berakar kuat pada nilai sipakatau, yakni etika sosial masyarakat Bugis-Makassar yang bermakna memanusiakan manusia. Nilai ini mengajarkan penghormatan kepada sesama tanpa memandang jabatan, kekayaan, atau kekuasaan. Ketika diintegrasikan ke dalam arena publik, sipakatau mengubah relasi kekuasaan yang kaku menjadi hubungan saling menghormati.
Sosiolog Max Weber pernah membedakan antara kekuasaan (Macht) dan dominasi berlegitimasi (Herrschaft). Kekuasaan formal tidak otomatis melahirkan loyalitas. Sebaliknya, figur yang sedang tidak menduduki jabatan formal tetap bisa memancarkan pengaruh luas jika mengantongi legitimasi sosial dari masyarakat.
Dalam konteks tersebut, gaya sombere berfungsi sebagai mekanisme pembentukan legitimasi informal. Ketika seorang politisi bersedia menanggalkan atribut elitis, berdialog dengan kader, menerima kritik, dan merawat silaturahmi, ia sedang membangun kepercayaan (trust). Merujuk pada pandangan Robert D. Putnam mengenai modal sosial, kepercayaan dan jaringan norma inilah yang memungkinkan interaksi politik berjalan lebih efektif.
Teori Pierre Bourdieu mengenai modal sosial dan modal simbolik juga memperjelas fenomena ini. Modal sosial tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak orang yang dikenal, melainkan oleh kualitas dari hubungan tersebut. Reputasi sebagai pribadi yang inklusif dan mudah diakses secara perlahan bertransformasi menjadi aset politik yang bertahan lama.
Hal ini sekaligus menjelaskan alasan seorang politisi mampu menjaga daya tahan politik (political survival) di tengah pasang surut kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan Vilfredo Pareto melalui konsep sirkulasi elite, posisi formal dan struktur jabatan akan terus berputar. Namun, relasi sosial yang dirawat dengan baik tidak mudah terhapus oleh perubahan konstelasi politik.
Jika konsep realisme kekuasaan Machiavelli menekankan kalkulasi strategi, budaya Bugis-Makassar melalui sipakatau memberikan batasan etis agar politik tidak terjebak dalam hubungan yang sekadar transaksional. Dalam sudut pandang Antonio Gramsci mengenai hegemoni, penerimaan sosial yang paling kuat terjadi ketika masyarakat mengikuti seorang figur secara sukarela tanpa merasa dipaksa.
Tradisi politik Sulawesi Selatan memang diwarnai oleh struktur patron-klien dan nilai sirri na pacce. Penerapan politik sipakatau tidak bertujuan menghapus hierarki tersebut, melainkan mengelolanya agar tidak berubah menjadi kesombongan. Ketegasan seorang pemimpin tetap ada, namun dikemas dalam bahasa yang manusiawi.
Modal relasional (relational capital) ini teruji saat seorang politisi berada di luar lingkaran kekuasaan atau berhadapan dengan dinamika rivalitas. Hubungan yang dilandasi rasa hormat terbukti lebih mampu bertahan melampaui kepentingan momentum politik ketimbang hubungan yang semata-mata didasari motif pragmatis.
Mengutip pemikiran Aristoteles tentang philia atau ikatan persahabatan dalam politik, persaingan dalam demokrasi tidak harus berujung pada permusuhan permanen. Prinsip ini menjadi bentuk kedewasaan berdemokrasi yang relevan untuk diterapkan pada lingkup politik lokal.
Menghadapi pergeseran demografi dengan meningkatnya peran Generasi Z dan Generasi Alpha serta maraknya politik digital, pola kepemimpinan hierarkis berpotensi kehilangan daya pikat. Pemimpin masa depan dituntut memiliki keterikatan (engagement) yang kuat dengan publik. Pada titik ini, kepemimpinan berbasis sipakatau hadir sebagai jalan tengah: tegas tanpa arogan, kuat tanpa menindas, dan dekat tanpa kehilangan kewibawaan. (*)
