MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menegaskan komitmennya, mendukung Program Tiga Juta Rumah melalui penguatan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP).

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mendorong Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi wadah strategis untuk menyusun sekaligus mengawal program pembangunan hunian dan kawasan permukiman di Kota Makassar.

Hal itu disampaikan Andi Zulkifly saat membuka kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Infrastruktur bertema Membangun Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Pembentukan Kelembagaan Forum PKP di Hotel Aryaduta Makassar, Kamis (10/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Andi Zulkifly didampingi Kepala Bappeda Makassar Dahyal, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Mahyuddin, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan terkait program PKP.

Andi Zulkifly mengatakan, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah perlu dibarengi dengan perencanaan yang matang di tingkat daerah. Sebagai kota metropolitan, Makassar menghadapi kebutuhan hunian yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

“Perumahan dan kawasan permukiman ini adalah salah satu elemen penting yang menjadi bagian dari seluruh program prioritas. Dalam SPM, ada enam elemen yang menjadi prioritas ketika pemerintah melaksanakan program kerja, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan,” kata Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Bappeda Makassar itu menjelaskan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan program dan penganggaran pemerintah daerah.

Ia menegaskan, kebutuhan dasar masyarakat harus diprioritaskan sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program visi dan misi kepala daerah maupun program pendukung lainnya.

“Makanya ketika kita ingin membuat program dan membiayai sebuah program, SPM inilah yang menjadi amanah untuk segera dianggarkan terlebih dahulu. Barulah kita anggarkan gaji, program visi-misi kepala daerah, kemudian program-program pendukung,” ujarnya.

Andi Zulkifly menekankan, pembangunan perumahan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persoalan hunian dan kawasan permukiman membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Perumahan dan kawasan permukiman ini tidak bisa hanya Dinas Perumahan yang membuat program. Semua elemen harus mendukung sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” tegasnya.

Kolaborasi tersebut, kata dia, perlu melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, asosiasi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha.

Forum PKP diharapkan menjadi ruang bersama untuk mempertemukan berbagai kepentingan sekaligus merumuskan kebutuhan pembangunan perumahan di Makassar.

“Forum PKP ini adalah wadah untuk mempertemukan semua stakeholder dan semua kepentingan yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kota, akademisi, hingga asosiasi-asosiasi,” jelasnya.

Ia menilai program kerja yang dihasilkan Forum PKP harus menjadi salah satu acuan Pemkot Makassar dalam menyusun kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui Program 3 Juta Rumah.

Karena itu, Andi Zulkifly meminta Bappeda Makassar mengidentifikasi dan mengakomodasi program prioritas yang dihasilkan Forum PKP ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

“Saya minta Kepala Bappeda untuk betul-betul melihat dan memprioritaskan apa yang menjadi program kerja dari PKP ini untuk segera dibuatkan penganggaran dan rencana kerja bersama TAPD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman,” katanya.

Andi Zulkifly mengatakan, keterlibatan berbagai unsur dalam Forum PKP akan membuat program pembangunan lebih komprehensif. Pemerintah dapat memperoleh masukan dari berbagai pihak, tidak hanya dari perangkat daerah.

Ia juga menyinggung masih adanya sejumlah persoalan perumahan yang perlu dibenahi di Makassar, termasuk kebutuhan program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, perkembangan Makassar sebagai kawasan perkotaan dan pusat aktivitas masyarakat membuat kebutuhan hunian semakin tinggi.

Keterbatasan lahan di dalam kota juga mendorong perkembangan kawasan permukiman hingga wilayah sekitar Makassar.

“Makassar ini menjadi kawasan destinasi untuk orang tinggal. Bahkan karena kawasan kita sudah sempit, perkembangan perumahan sudah masuk ke wilayah Gowa dan Maros,” ujarnya.

Ia berharap seluruh peserta Forum PKP dapat memberikan masukan konkret mengenai kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Makassar.

Para perangkat daerah juga diminta mencermati program yang dapat diintervensi sesuai kewenangan masing-masing.

“Para SKPD yang hadir silakan mencermati dan melihat. Kalau memang ini bisa diintervensi melalui kewenangan dan tupoksi masing-masing, kenapa tidak? Ini harus menjadi prioritas,” paparnya.

Andi Zulkifly menegaskan, Pemkot Makassar melalui Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) siap mendukung program yang dihasilkan Forum PKP selama sejalan dengan dokumen perencanaan dan kemampuan anggaran daerah.

“Kita siap dukung program yang digagas dalam forum PKP ini,” tukasnya. (*)