MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Pemkot Makassar menerima penghargaan daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan dari KompasTV dalam ajang puncak perayaan HUT ke-15 KompasTV yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.
Apresiasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas keseriusan Pemkot Makassar dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan serta membenahi sarana dan prasarana di wilayahnya.
Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi ini menegaskan bahwa layanan pendidikan merupakan hak mendasar warga yang wajib dipenuhi oleh negara. Menurutnya, pembebasan biaya sekolah harus sejalan dengan pemenuhan fasilitas belajar yang memadai dan berkualitas.
“Komitmen kita untuk pendidikan gratis ini, kita harus melihat hak dari haknya. Salah satu hak terpenting adalah pendidikan,” kata Munafri saat dimintai keterangan, Kamis (10/9/2026).
Ia menambahkan bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menikmati infrastruktur pendidikan. Pembangunan sarana kependidikan menjadi prioritas utama Pemkot Makassar demi mematangkan kualitas sumber daya manusia setempat.
Peningkatan mutu pendidikan di Makassar tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga menyasar kesejahteraan tenaga pendidik. Pemkot Makassar memberikan perhatian khusus kepada para guru, terutama mereka yang mengabdi di kawasan terluar atau kepulauan.
Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan adalah penyesuaian tunjangan guru dan tenaga kependidikan di kawasan kepulauan berdasarkan skema zona jarak penugasan. Sistem ini menggantikan pola lama yang menerapkan skema rata untuk semua wilayah.
Melalui formula baru tersebut, pendidik yang menjalankan tugas di lokasi paling jauh akan memperoleh tunjangan lebih besar. Kebijakan ini dihadirkan sebagai wujud kompensasi atas tingginya tantangan geografis dan biaya operasional yang harus ditanggung para pengajar.
“Semakin jauh dia bertugas, sebenarnya semakin besar biaya yang diberikan. Dengan bantuan ini, pemerintah menjembatani motivasi guru untuk tetap mengajar dengan baik,” tutur Appi.
Sejajar dengan insentif tenaga pengajar, pembenahan fisik sekolah di pulau-pulau kecil terus direalisasikan. Sejumlah wilayah seperti Lakkang, Bone Tambu, Lae-Lae, Kodingareng, Barrang Lompo, hingga Barrang Caddi telah masuk dalam program perbaikan menyeluruh.
Di Lakkang, revitalisasi menyasar fasilitas jenjang SD hingga SMP, mencakup perbaikan ruang kelas hingga penyediaan meubelair. Sementara di Bone Tambu, pemerintah kota mengambil langkah cepat untuk menangani kerusakan fisik bangunan sekolah yang disebabkan oleh abrasi pantai.
Ke depan, Pemkot Makassar merancang pengembangan fasilitas pendidikan kepulauan agar setara dengan kawasan daratan. Program lanjutan tidak lagi sebatas perbaikan gedung, melainkan mencakup penyediaan sarana pendukung digital dan energi, seperti jaringan listrik, akses internet, hingga penggunaan panelsel surya (solar panel).
Pemerintah kota juga mengalokasikan pembenahan rumah dinas untuk kepala sekolah dan pendidik di kepulauan guna menunjang kenyamanan tempat tinggal selama bertugas.
Melalui rentetan program intervensi tersebut, Munafri berharap ketimpangan kualitas belajar antarwilayah dapat dipangkas. Anak-anak di pulau terluar diharapkan dapat menikmati mutu pembelajaran yang setara dengan siswa di pusat Kota Makassar. (Adv)
