Penulis: Alfiyyah Paramitha Praeska (Mahasiswa FH Unhas)
MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara kembali mengemuka seiring diskursus penempatan nilai keagamaan dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pengujian suatu gagasan politik tidak cukup disandarkan pada klaim moral semata, melainkan harus diukur berdasarkan struktur norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kajian hukum tata negara membedakan perdebatan ini ke dalam dua dimensi utama, yakni kompatibilitas etis dan kompatibilitas institusional. Pendekatan tersebut dinilai penting agar analisis tidak terjebak pada penggunaan istilah atau label semata, melainkan berfokus pada substansi gagasan serta konsekuensinya terhadap tata kelola kekuasaan.
Pada dimensi etis, nilai-nilai seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan orientasi kemaslahatan diakui dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan melayani. Nilai-nilai tersebut diposisikan sebagai unsur moral yang sejalan dengan tujuan bernegara, tanpa harus menuntut penggantian bentuk negara kesatuan atau struktur konstitusional yang berlaku.
Kendati demikian, persoalan mendasar muncul pada dimensi institusional ketika suatu gagasan diajukan sebagai sistem kekuasaan pengganti. Berdasarkan parameter hukum, setiap rancangan pemerintahan di Indonesia wajib memenuhi standar kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, independensi peradilan, kesetaraan kewarganegaraan, serta kepatuhan terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 1 dan Pasal 37 UUD 1945.
Model kelembagaan yang menempatkan otoritas politik di luar kedaulatan rakyat, meniadakan mekanisme pengawasan hukum, atau membatasi hak politik warga negara secara diskriminatif dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Sebaliknya, integrasi nilai politik Islam diarahkan pada penguatan kebijakan publik dan etika penyelenggara negara melalui prosedur hukum yang sah.
Dalam perkembangan penegakan hukum sebelumnya, negara pernah mengambil langkah tegas terhadap organisasi yang mengusung agenda penggantian sistem, seperti tercermin dalam putusan Mahkamah Agung terkait sengketa badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia pada 2019. Pengamat menegaskan bahwa penegakan hukum dan pembatasan ekspresi tetap harus berjalan di atas jalur konstitusional guna memastikan perlindungan hak warga negara serta kepastian hukum tetap terjaga. (Alfi)
