MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — KABAR penundaan tahapan penyaringan Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Negeri Makassar (UNM) Periode 2027-2031, yang diumumkan oleh Senat UNM pada Senin, 2 November 2026, hadir sebagai sebuah pil pahit yang mau tidak mau harus ditelan oleh seluruh sivitas akademika.
Pahit, sebab seluruh persiapan telah berada di ambang garis akhir. Ketujuh bakal calon rektor—Prof. Sukardi Weda, Prof. Andi Aslinda, Prof. Eko Hadi Sujiono, Prof. Suwardi Annas, Dr. Arifin Manggau, Prof. Hasmyati, dan Prof. Ismunandar—telah siap lahir batin.
Nomor urut sudah dikantongi, visi dan misi telah matang untuk dipaparkan pada 2–3 November, dan tahapan krusial penyaringan dari tujuh menjadi tiga besar dijadwalkan pada 4 November.
Namun, seluruh rangkaian ritme tersebut mendadak harus dihentikan menyusul instruksi tegas dari surat Direktorat Jenderal Diktisaintek Kemendiktisaintek tertanggal 30 Oktober 2026.
Kendati demikian, penundaan ini bukanlah akhir dari segalanya. Lebih dari itu, ia adalah sebuah keniscayaan yang berfungsi sebagai cermin besar bagi refleksi bersama.
Tiga Cermin Evaluasi Tata Kelola Kampus
Refleksi pertama yang patut dicermati adalah cermin tata kelola. Ketika sebuah proses pemilihan level tertinggi di perguruan tinggi negeri harus tersendat hingga menarik intervensi dan turun tangan Inspektorat Kementerian, itu adalah indikator kuat adanya persoalan struktural yang gagal diselesaikan di tingkat internal.
Isu-isu sensitif seputar dugaan ketidaknetralan panitia hingga potensi konflik kepentingan yang disuarakan oleh elemen mahasiswa semestinya dijawab secara terbuka, transparan, dan akuntabel, alih-alih direspons dengan sikap defensif yang justru memperkeruh suasana.
Cermin kedua menyangkut wibawa hukum. Publik dan warga kampus tentu masih lekat dalam ingatan tatkala putusan hukum tertinggi dari Mahkamah Agung terkait posisi Wakil Rektor II hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah eksekusi.
Bagaimana mungkin kita dapat menuntut sebuah kontestasi pemilihan rektor yang bersih dan berintegritas, jika fondasi putusan hukum yang inkrah saja masih menyisakan ruang abu-abu yang menggantung?
Cermin ketiga, dan yang tidak kalah krusial, adalah kesehatan mentalitas kolektif. Penundaan tanpa batas waktu yang jelas tentu memicu anxiety of uncertainty (kecemasan atas ketidakpastian) di kalangan pendukung maupun kandidat.
Dalam situasi psikologis yang rentan semacam ini, godaan untuk saling menyalahkan, menyebar prasangka, serta membangun narasi konspirasi menjadi sangat besar dan berbahaya.
Menghidupkan Kembali Roh “Negarawan Kampus”
Dari berbagai dinamika tersebut, sebuah tesis mendasar patut untuk kembali ditegaskan: UNM tidak pernah kekurangan orang pintar, tetapi yang langka adalah negarawan kampus.
Sebagai institusi pendidikan pencetak intelektual unggul, UNM melimpah dengan para guru besar, profesor, doktor, dan akademisi brilian di berbagai bidang.
Namun, kepintaran akademik belumlah cukup untuk mengemudikan bahtera institusi di tengah badai. Yang dibutuhkan hari ini adalah sosok-sosok negarawan—mereka yang mampu menempatkan kepentingan institusi dan marwah almamater jauh di atas ambisi pribadi maupun kelompok, serta memiliki kebesaran jiwa untuk menahan diri saat sistem sedang diuji.
Saat ini, Kampus Oranye tidak sedang membutuhkan figur yang paling piawai berorasi, paling keras melontarkan kritik di ruang publik, atau paling lihai bermanuver dalam lobi-lobi praktis. Yang dibutuhkan adalah keteladanan nyata dari ketujuh bakal calon untuk menunjukkan kenegarawanannya melalui satu langkah sederhana: menenangkan barisan pendukung masing-masing.
Momentum Menuju Transformasi yang Lebih Baik
Sudah saatnya seluruh elemen menghentikan budaya saling menyalahkan dan berhenti berspekulasi mencari siapa yang melapor atau siapa yang dilaporkan. Jeda ini harus dimanfaatkan secara arif untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kementerian guna melakukan audit serta penataan ulang sesuai koridor regulasi yang berlaku.
Memandang situasi ini secara positif bukanlah bentuk sikap naif yang menutup mata terhadap masalah. Berpikir positif secara rasional berarti menyadari bahwa seorang rektor yang lahir dari rahim proses yang bersih, transparan, dan telah melalui audit menyeluruh akan memiliki legitimasi moral dan institusional yang jauh lebih kokoh.
Kepemimpinan semacam itu tentu jauh lebih berharga ketimbang kepemimpinan yang lahir dari proses terburu-buru yang menyisakan kecurigaan publik.
Penundaan ini adalah kesempatan emas untuk berbenah. Jika jeda ini dikelola dengan kedewasaan untuk refleksi bersama, maka Pilrek UNM 2027 akan tercatat dalam sejarah sebagai pemilihan paling matang, bermartabat, dan demokratis dalam perjalanan panjang Kampus Oranye. Pilihan ada di tangan kita bersama. (*)
Penulis: Dr. Muhammad Asdar (Alumni S3 Sosiologi UNM)
