MENITNEWS.CO.ID, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa kembali menjalani verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia. Penilaian ini difokuskan untuk menguji sejauh mana strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) diintegrasikan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik daerah.
Bupati Gowa Darmawangsyah Muin menyatakan, verifikasi ini menjadi instrumen penting untuk mengukur realitas dampak pembangunan di tengah masyarakat. Menurutnya, keberhasilan daerah tidak hanya dilihat dari pertumbuhan fisik, melainkan pemerataan akses bagi seluruh elemen termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
“Melalui momentum verifikasi lapangan ini, kami tidak hanya ingin menunjukkan dokumen di atas meja, tetapi ingin memperlihatkan realitas dan dampak nyata di lapangan,” ujar Darmawangsyah melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin (2/11/2026).
Komposisi Birokrasi dan Penganggaran Responsif Gender
Dalam pemaparan di hadapan Tim Verifikator Kementerian PPPA, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis Peter menguraikan rincian data kelembagaan dan penataan anggaran daerah. Dari total 7.842 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Gowa, sebanyak 4.430 orang atau sekitar 57 persen merupakan perempuan, sementara 3.412 orang lainnya adalah laki-laki.
Selain birokrasi, keterwakilan perempuan juga tercatat di lembaga legislatif daerah. Dari 45 kursi DPRD Kabupaten Gowa, 13 di antaranya diisi oleh perempuan dan 32 orang laki-laki.
Untuk mendukung kebijakan inklusif tersebut, Pemkab Gowa mengalokasikan anggaran khusus melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Berdasarkan data perencanaan tahun 2025, total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan PUG tercatat sebesar Rp2.701.143.859.
Inovasi Layanan Publik dan Penurunan Stunting
Implementasi PUG di Gowa turut dijabarkan melalui sejumlah program sektoral dan lintas instansi. Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Gowa mengoperasikan inovasi “Si Jempol Mantap” untuk menjemput, menolong, dan mengantar pulang pasien gawat darurat serta ibu bersalin.
Selain itu, Pemkab Gowa mengandalkan inovasi percepatan penurunan stunting melalui program “Gassing Nganre”. Melalui intervensi pemberian makanan bergizi bagi baduta dan ibu hamil, pemerintah daerah mengklaim angka prevalensi stunting berhasil ditekan secara signifikan dari 33 persen pada 2022 menjadi 17 persen pada 2024.
Di bidang perlindungan sosial, layanan terpadu disediakan melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang terintegrasi dengan layanan kependudukan, kepolisian, dan fasilitas kesehatan. Penguatan jaringan ini juga diperluas hingga tingkat desa dan kelurahan melalui pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Pemerintah Kabupaten Gowa berharap seluruh catatan dan masukan dari Tim Verifikator Kementerian PPPA dapat menjadi acuan perbaikan kebijakan ke depan. Ikhtiar lintas sektor ini sekaligus diarahkan untuk mengantar Kabupaten Gowa kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun ini. (*)
