MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Mabes Polri menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang berlangsung sepanjang rentang tahun 2025 hingga 2026.
Kasus berskala besar ini menghebohkan publik lantaran target penyadapan tidak hanya menyasar pejabat negara, tetapi juga nomor pribadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin didampingi sejumlah pejabat tinggi Mabes Polri di Jakarta, Selasa malam (3/11).
Berdasarkan hasil penyidikan menggunakan metode ilmiah atau scientific investigation, ketiga tersangka yang telah diidentifikasi masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.
Berdasarkan data pembanding dari laporan eksklusif media nasional, ketiga inisial tersebut merujuk pada Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta (ASN), serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH).
Selain menyasar Kepala Negara, para tersangka diduga kuat turut memantau dan menyadap komunikasi sejumlah tokoh politik penting.
Sasaran aksi ilegal tersebut juga meluas hingga mencakup kalangan jurnalis, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta para pengusaha nasional.
Penyidik menemukan indikasi kuat bahwa seluruh aktivitas pemantauan tersebut dilakukan tanpa landasan hukum atau prosedur penegakan hukum yang sah.
Jejak Log Dihapus dan Komitmen Internal Polri
Modus operandi para pelaku turut mencakup upaya menghilangkan barang bukti digital berupa penghapusan jejak log (log file) yang terjadi pada Oktober 2026.
Tindakan ini disinyalir dilakukan untuk menutupi jejak digital dari aktivitas penyadapan yang menyalahgunakan kewenangan institusional.
Menanggapi skandal internal ini, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa pimpinan tertinggi kepolisian memberikan perhatian luar biasa serius.
Pihaknya memastikan penanganan perkara ini berjalan transparan sejalan dengan program bersih-bersih internal institusi.
“Kapolri memerhatikan dengan sangat serius atas peristiwa yang berkembang,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers tersebut.
Ia menambahkan, pemulihan kepercayaan masyarakat harus diawali dari pembenahan internal dan kedisiplinan aparat dalam menjalankan tugas serta amanah negara.
Sejumlah pejabat utama turut mendampingi jalannya pengumuman resmi tersebut, termasuk Irwasum Komjen Pol Asep Edi Suheri dan Kadiv Propam Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap.
Dampak dan Tanda Tanya Publik
Kasus ini membawa implikasi besar terhadap aspek keamanan siber nasional serta perlindungan data pribadi pejabat tinggi negara dan masyarakat luas.
Publik kini menantikan langkah lanjutan dari tim penyidik Bareskrim untuk membongkar motif utama di balik aksi penyadapan lintas sektor tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pertanyaan penting masih belum terjawab secara rinci oleh otoritas berwenang. (*)
