MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur.
Pengumuman status hukum tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Pol Asep Safrudin melalui jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
Selain KSP, penyidik kepolisian juga menetapkan dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka.
Kedua perwira tinggi tersebut adalah Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution dan Inspektur Jenderal Pol Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan keterangan resmi Bareskrim Polri, ketiga tersangka disangka melakukan tindakan pengintaian atau intersepsi telekomunikasi secara tidak prosedural.
Sasaran dari kegiatan penyadapan ilegal ini dinilai mencakup berbagai kalangan strategis di dalam negeri.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM,” ucap Asep dalam keterangannya.
Langkah hukum ini menjadi sorotan tajam publik mengingat posisi strategis para pihak yang terlibat dalam struktur pemerintahan maupun penegakan hukum nasional.
Masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Selatan, diimbau untuk menyikapi perkembangan kasus ini secara proporsional sambil menunggu hasil penyidikan lanjutan dari aparat penegak hukum. (*)
