MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Bareskrim Polri resmi menetapkan mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Selain Listyo, penyidik menetapkan dua orang lainnya dengan inisial ASN dan EH sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ketiganya langsung menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri, Jakarta.
Pengumuman status hukum tersebut disampaikan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026.
“Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep melalui keterangan resmi yang dikutip dari pemberitaan Liputan6.com.
Duduk Perkara Sistem LIMS dan Sasaran Penyadapan
Perkara hukum ini berawal dari dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan milik Korps Bhayangkara, yakni Lawful Interception Management System (LIMS). Berdasarkan penyidikan Bareskrim, aktivitas penyadapan tanpa prosedur resmi tersebut berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.
Penyidik menemukan indikasi bahwa sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Tindakan tersebut juga tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum yang sah.
Lingkup korban dari dugaan penyadapan ilegal ini dilaporkan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Daftar sasaran turut mencakup sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga pengusaha nasional.
Kasus ini kemudian terungkap setelah muncul perintah penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS di bulan Oktober 2026. Petugas yang memiliki akses terhadap sistem lantas melaporkan temuan tersebut ke kepolisian pada 30 Oktober 2026.
Untuk memperkuat pembuktian hukum, penyidik Bareskrim telah memeriksa sekitar 10 saksi dan melibatkan puluhan ahli. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa 11 unit telepon seluler, iPad, serta empat unit flashdisk.
Respons Internal Polri dan Istana
Penanganan perkara yang melibatkan mantan pimpinan tertinggi kepolisian ini mendapat perhatian khusus dari internal institusi. Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memberikan atensi penuh terhadap transparansi penegakan hukum.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui informasi mengenai dugaan penyadapan tersebut setelah dilaporkan langsung oleh Kapolri.
Yusril menilai persoalan ini sebagai hal yang serius bagi negara dan meyakini proses penyidikan akan berjalan secara objektif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (*)
