MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan manajemen PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur. Penyidik OJK menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu pada Jumat (30/10/2026).
Kedua tersangka yang diserahkan adalah ZNA, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR DCN, serta APW selaku Direktur PT BPR DCN. Pelimpahan ini dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara penyidikan telah lengkap (P-21) sejak 14 Oktober 2026.
Penanganan kasus ini berawal dari hasil pengawasan rutin dan pemeriksaan khusus OJK yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan mendalam.
Dari hasil penyidikan tersebut, OJK menemukan sederet modus rekayasa keuangan dan tindak pidana pencatatan yang merugikan industri perbankan.
Dalam kurun waktu Januari 2020 hingga Juni 2024, kedua tersangka diduga sengaja tidak mencatatkan penarikan dana kas bon dalam pembukuan resmi BPR DCN. Langkah tersebut menyisakan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan hingga mencapai sekitar Rp5,8 miliar.
Selain itu, pada Februari 2024, para tersangka juga tidak mencatatkan pengambilan aset persediaan logam mulia dan perhiasan emas yang sejatinya merupakan agunan milik BPR dengan estimasi nilai sebesar Rp600 juta.
Modus penyimpangan berlanjut pada manipulasi penyaluran kredit. Sepanjang Juli 2020 hingga Juni 2024, ZNA dan APW ditengarai membuat pencatatan palsu melalui penerbitan 71 fasilitas kredit atas nama 31 debitur dengan nilai total mencapai Rp15,6 miliar. Kredit tersebut dicairkan dan digunakan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari para debitur yang dicantumkan namanya.
Secara khusus, tersangka APW juga terindikasi menggelapkan dana nasabah dengan tidak mencatatkan penghimpunan dana dari 37 deposan. Penghimpunan dana tersebut dilakukan melalui 78 bilyet deposito bernilai total Rp32,9 miliar selama periode Maret 2020 hingga 2022.
Atas perbuatannya, ZNA dan APW dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b serta Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Atas persangkaan pasal-pasal tersebut, kedua tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda paling banyak Rp200 miliar.
OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan instansi penegak hukum seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, guna menindak tegas setiap pelanggaran di sektor jasa keuangan, demi memelihara integritas sistem perbankan nasional serta memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen. (red)
