Konten Kreator Herri Pras Menuai Kecaman Publik Usai Lontarkan Kritik Keras ke Sejumlah Ulama

Konten kreator, Herri Pras bersama dua kuasa hukumnya melaporkan penggerudukan yang terjadi ke rumahnya ke Polres Bogor (Instagram Herri Pras)

MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Polemik mengenai batas antara kritik digital, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap tokoh agama kembali mencuat di ruang publik. Konten kreator sekaligus praktisi bela diri Herri Pras menuai gelombang kritik luas setelah sejumlah pernyataannya yang dinilai menyerang kehormatan ulama tersiar di media sosial.

Situasi tersebut memanas setelah kediaman Herri Pras didatangi oleh rombongan yang dipimpin oleh petarung MMA Yudi Cahyadi pada Senin, 2 November 2026. Pertemuan tersebut berkaitan dengan polemik tantangan duel yang sebelumnya berkembang di ruang digital menyusul pernyataan-pernyataan kontroversial yang dilontarkan sang kreator konten.

Dalam rekaman video klarifikasi di kanal YouTube pribadinya, Herri secara terbuka mengakui dirinya pernah melabeli sejumlah tokoh agama dengan sebutan penipu, pendusta, dan munafik. Ia juga menggunakan istilah “setan bisu” untuk merujuk kepada Ustaz Abdul Somad (UAS) dan Ustaz Adi Hidayat (UAH).

Herri berdalih bahwa kritik keras tersebut bukan tanpa dasar, melainkan respons atas ceramah dan fatwa yang ia nilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Selain UAS dan UAH, ia juga mempersoalkan kapasitas keilmuan Habib Umar bin Hafiz dalam bidang hadis dan Alquran, yang kemudian memicu reaksi keras dari para jamaah dan pihak pembela ulama.

Seruan Menjaga Etika dan Pentingnya Meminta Maaf

Menanggapi eskalasi konflik tersebut, tokoh agama sekaligus pengamat sosial keagamaan, Anwar Abbas, mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam berbicara dan menyebarkan pandangan di ruang publik. Ia merujuk pada Alquran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang melarang umat Islam untuk saling mengolok-olok, mencela, atau merendahkan sesama manusia.

Menurut Anwar Abbas, Islam secara tegas melarang tindakan menghina kehormatan orang lain. Peristiwa ini dinilai sebagai pengingat agar masyarakat, khususnya para kreator konten, lebih berhati-hati dalam menggunakan diksi ketika membahas persoalan keagamaan di media sosial.

Ia juga menyarankan agar pihak yang memulai polemik berjiwa besar untuk mengakhiri perselisihan dengan cara yang baik, termasuk menyampaikan permintaan maaf apabila ucapan yang dilontarkan telah melukai perasaan pihak lain.

Tantangan Literasi Digital dan Batas Kritik

Kasus ini menyoroti bagaimana platform digital kerap menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus pemicu gesekan sosial ketika kritik disampaikan dengan bahasa yang merendahkan. Batasan antara kritik terhadap pemikiran keagamaan dan serangan terhadap personal sering kali menjadi kabur di era media sosial.

Para sosiolog dan pengamat komunikasi massa terus mendorong agar perbedaan pandangan keagamaan diselesaikan melalui jalur dialog dan argumentasi ilmiah, bukan melalui penghinaan verbal maupun konfrontasi fisik. (*)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan