MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) memastikan seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan rokok elektrik atau vape.
Aturan ketat ini berlaku tanpa pengecualian, baik saat berada di lingkungan kerja maupun di luar jam kedinasan. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi peredaran zat narkotika terlarang yang disamarkan melalui cairan rokok elektrik.
Instruksi larangan ini tertuang secara resmi dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026. Dokumen aturan tersebut diterbitkan pada 30 Oktober 2026 di Jakarta.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menyatakan bahwa kebijakan ini mencerminkan keseriusan institusi kepolisian dalam melindungi anggotanya. Penyamaran zat adiktif dalam bentuk cair pada perangkat modern menjadi perhatian utama pimpinan Polri.
“Larangan ini merupakan langkah pencegahan untuk melindungi seluruh personel Polri dari potensi penyalahgunaan narkotika yang dapat disamarkan melalui rokok elektrik atau vape. Karena itu, seluruh PNPP wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kapolri,” ujar Didik saat dikonfirmasi di Makassar, Senin (2/11/2026).
Ancaman Zat Etomidate
Salah satu substansi yang menjadi sorotan khusus dalam aturan ini adalah etomidate. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025, zat tersebut telah diklasifikasikan secara hukum sebagai narkotika golongan II.
Ancaman peredaran narkotika jenis baru melalui media cair menuntut kesiapsiagaan internal institusi penegak hukum. Penggunaan vape dinilai membuka celah kerentanan yang harus ditutup rapat oleh setiap personel kepolisian.
Sanksi dan Teladan Masyarakat
Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri dituntut untuk memberikan contoh integritas dan kedisiplinan yang tinggi kepada masyarakat luas. Keterlibatan dalam penyalahgunaan zat terlarang dinilai dapat merusak marwah institusi.
Didik meminta seluruh jajaran di wilayah hukum Polda Sulsel untuk segera menyosialisasikan dan mengamankan instruksi pimpinan tertinggi tersebut secara masif.
“Kami mengimbau seluruh personel Polda Sulsel dan jajaran agar memahami serta mematuhi surat edaran ini. Jangan sampai ada anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, terlebih melalui sarana yang berpotensi digunakan untuk menyamarkan peredarannya,” tegas Didik.
Penerapan aturan ini diharapkan mampu menjaga kesehatan fisik personel sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme Polri di Sulawesi Selatan. (Red)
