MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor ini telah menembus angka Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026.
Capaian tersebut dihimpun dari empat subsektor utama, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa peningkatan ini mencerminkan tingginya kontribusi aktivitas ekonomi digital terhadap kas negara.
”DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan.
Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan setara bagi pelaku usaha digital maupun konvensional,” tegas Bimo di Jakarta.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor PMSE tercatat menjadi penopang utama dengan total kontribusi sebesar Rp45,21 triliun sejak awal penunjukannya pada 2020 hingga September 2026. Khusus periode Januari–September 2026 saja, setoran PPN PMSE mencapai Rp9,54 triliun.
Hingga akhir September 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Sepanjang bulan September 2026, DJP menambah tiga penunjukan baru, yaitu Namecheap Inc., Airwallex Commercelink (Netherlands) B.V., dan Airwallex Digital (Netherlands) B.V., serta memperbarui data pemungut atas Niantic International Ltd. Dari total pelaku usaha yang ditunjuk, sebanyak 245 PMSE telah aktif mengumpulkan dan menyetorkan pajak.
Selain PMSE, tiga sektor digital lainnya turut memberikan sumbangsih signifikan terhadap kas negara hingga 30 September 2026:
Pajak SIPP: Mencapai Rp5,96 triliun (terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp432,69 miliar dan PPN sebesar Rp5,53 triliun). Untuk periode Januari–September 2026, setoran SIPP mencapai Rp1,89 triliun.
Pajak Fintech: Menyumbang Rp5,40 triliun (terdiri dari PPh Pasal 23 sebesar Rp1,51 triliun, PPh Pasal 26 sebesar Rp728,20 miliar, dan PPN Dalam Negeri sebesar Rp3,16 triliun). Kontribusi sepanjang tahun berjalan 2026 tercatat sebesar Rp989,53 miliar.
Pajak Aset Kripto: Terkumpul Rp2,18 triliun (terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp1,30 triliun dan PPN Dalam Negeri sebesar Rp881,82 miliar). Setoran periode Januari–September 2026 berada di angka Rp300,28 miliar.
Pemerintah optimistis pengawasan yang terukur dan efisien di sektor digital akan memperkuat penerimaan pajak secara adil dan merata, beriringan dengan pesatnya pertumbuhan industri digital nasional. (red)
