MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat penegakan hukum di sektor pasar modal dengan menjatuhkan sanksi administratif, denda miliaran rupiah, hingga perintah penutupan puluhan rekening efek. Langkah tegas ini diambil menyusul terbuktinya tiga pelanggaran serius yang mencakup manipulasi perdagangan saham, penyajian laporan keuangan yang menyesatkan, serta penyalahgunaan kewenangan oleh pelaku industri.
Kasus pertama menyoroti perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) pada periode 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. Berdasarkan pemeriksaan OJK, tiga individu yakni Satrijanto Tirtawisata, Melani, and Upita Amalia terbukti melanggar ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal karena menciptakan gambaran semu serta memengaruhi pembentukan harga.
Aksi manipulatif tersebut melibatkan jaringan 20 rekening nasabah yang disinyalir merekayasa volume permintaan dan penawaran. Dari aktivitas ilegal itu, OJK mencatat perolehan keuntungan tidak sah mencapai Rp5.073.291.914,00 yang wajib dikembalikan oleh Satrijanto Tirtawisata. Selain itu, Melani dan Upita Amalia dijatuhi sanksi larangan berkecimpung di bidang pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama lima tahun. OJK juga memerintahkan perusahaan efek terkait untuk menutup belasan rekening efek yang terlibat dalam jaringan perdagangan tersebut.
Pada kasus kedua, sanksi masif juga dijatuhkan kepada jajaran Direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) periode 2017–2020, yaitu Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, and Hendricus A. Hormein. Ketiganya dinilai bertanggung jawab atas penyajian informasi laporan keuangan yang tidak benar terkait pencatatan uang muka penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Masing-masing direktur diganjar denda sebesar Rp825 juta, dengan total akumulasi denda mencapai Rp2,47 miliar.
Sementara itu, kasus ketiga melibatkan mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) bernama Lianiwati. OJK menemukan adanya tindakan pemalsuan laporan portofolio nasabah serta eksekusi transaksi tanpa instruksi pemilik dana. Akibat pelanggaran integritas tersebut, Lianiwati dilarang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama sepuluh tahun.
Bagi investor di Sulawesi Selatan yang turut memantau dinamika bursa nasional, ketegasan regulator ini menjadi indikator penting dalam menjaga transparansi ekosistem investasi. Kepercayaan publik terhadap integritas pasar modal sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. (*)
