MENITNEWS.CO.ID. ​MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan tiga pedoman produk perbankan syariah terbaru, dalam ajang Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah (PTBS) ke-4 yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar, Selasa (3/11/2026).

Langkah ini diambil guna memperkuat karakteristik produk berbasis syariah sekaligus menggenjot pembiayaan pada sektor riil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

​Adapun tiga instrumen baru yang diterbitkan mencakup Pedoman Produk Ijarah, Pedoman Produk Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), serta Pedoman Produk Wakalah Penjualan Aset Ready Stock.

Ketiganya melengkapi sembilan pedoman yang telah diluncurkan sebelumnya dalam kerangka Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027.

​Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa penyiapan skema pembiayaan yang khas dan aplikatif ini bertujuan agar perbankan syariah makin dilirik oleh masyarakat luas dan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

​”Semua inisiatif ini dilakukan agar perbankan syariah berkembang pesat, menjadi pilihan utama masyarakat, dan mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi melalui peningkatan pembiayaan di semua sektor ekonomi, termasuk UMKM,” ujar Dian.

​Penyusunan ketiga pedoman ini melibatkan sinergi antara OJK, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta pelaku industri perbankan syariah.

​Skema Ijarah dirancang untuk pemanfaatan aset produktif tanpa pengalihan kepemilikan, seperti sewa ruko, gudang, dan mesin industri.

Sementara skema IMBT ditujukan untuk kebutuhan ritel hingga komersial melalui penyewaan yang diakhiri pengalihan kepemilikan.

Di sisi lain, skema Wakalah Penjualan Aset Ready Stock difokuskan untuk mendukung pembiayaan rantai pasok (supply chain) agar pemasok dapat memperoleh likuiditas dengan lebih cepat.

​Dian juga menyoroti pentingnya dampak nyata bagi pelaku usaha kecil. Menurutnya, fokus perbankan syariah tidak hanya terbatas pada kuantitas penyaluran modal, melainkan juga kualitas pembiayaan.

​”Kita tidak semata-mata berkonsentrasi pada pertumbuhan kredit UMKM, tetapi lebih penting lagi sebetulnya adalah kualitas peningkatan penyaluran pembiayaannya,” kata Dian menambahkan.

​Industri perbankan syariah terus mencatatkan tren positif. Hingga September 2026, total aset perbankan syariah tercatat mencapai Rp1.108,45 triliun, atau tumbuh 10,16 persen secara tahunan (year-on-year) dengan pangsa pasar (market share) sebesar 7,53 persen dari total aset perbankan nasional.

​Untuk memperluas jangkauan layanan, OJK turut mendorong instrumen keuangan sosial-komersial seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) untuk menopang program Kota Wakaf besutan Kementerian Agama.

​Langkah OJK ini menyambut baik sinergi di tingkat daerah. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, melalui sambutan yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Sulsel, Andi Darmawan Bintang, menyatakan kesiapannya mendukung integrasi sektor keuangan syariah dengan potensi ekonomi daerah.

​”Kita ingin agar pelaku usaha kecil dan menengah tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperoleh akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan usahanya,” pungkasnya. (red)