MENITNEWS.CO.ID, ​MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya komitmen integritas bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, mulai dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, hingga Lurah.

Ia meminta para pejabat publik tidak sekadar menjadikan integritas sebagai slogan belaka, melainkan membuktikannya secara konkret melalui kinerja operasional harian.

​Penegasan tersebut disampaikan Munafri dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal Pemerintah Kota Makassar yang digelar Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Balai Kota Makassar, Selasa (3/11/2026).

​”Dengan pertemuan dan pengawasan ini, kita ingin menjaga integritas, pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang merugikan pribadi dan golongan,” ujar Munafri.

​Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut menekankan bahwa integritas harus tercermin dari keselarasan antara perkataan, perbuatan, dan kepatuhan penuh terhadap regulasi.

Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Makassar diinstruksikan untuk konsisten menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

​Rakor tersebut turut dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto, Kasatgas Koordinasi dan Pencegahan Korupsi KPK RI Tri Budi Rochmanto, serta Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Boyke Martz Siagian.

​Dalam forum tersebut, Munafri menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan evaluasi dari lembaga pengawas seperti KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

​”Penguatan integritas harus berjalan pada dua dimensi sekaligus, yakni internal pemerintahan dan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Wali Kota yang akrab disapa Appi ini.

​Pada dimensi internal, aparatur Pemkot Makassar dituntut bekerja profesional, disiplin, jujur, serta menghindari berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Hal ini mencakup pengoptimalan pengelolaan konflik kepentingan, pencegahan gratifikasi, suap, dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat.

​Sementara pada dimensi eksternal, Pemkot Makassar berkomitmen meningkatkan kepercayaan publik lewat layanan yang cepat, tepat, transparan, adil, serta bebas dari praktik pungutan liar (pungli).

​Terkait adanya sejumlah anomali dalam evaluasi tata kelola pemerintahan, Munafri memastikan hal itu akan segera ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan audit mendalam.

​”Beberapa kasus yang menjadi anomali ini akan kita dalami lebih detail. Seperti yang disampaikan Pak Direktur, akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan audit. Inspektorat harus aktif mengawal agar setiap temuan dijelaskan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

​Sebagai bukti keseriusan, penandatanganan pakta integritas dilakukan secara menyeluruh oleh pimpinan OPD hingga unsur legislatif, yakni pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, disaksikan langsung oleh perwakilan KPK RI dan Kemendagri.

​Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Boyke Martz Siagian, menyambut positif kolaborasi lintas lembaga yang terbangun di Kota Makassar.

​Boyke menilai sinergi antara Kemendagri, KPK, Wali Kota, DPRD, Sekda, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan langkah krusial untuk memastikan tata kelola anggaran daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

​”Anomali-anomali dalam tata kelola keuangan perlu dipercepat penyelesaiannya dan segera diperbaiki apabila terdapat kesalahan. Kemendagri selaku pembina Pemda terus memberikan masukan dan pendampingan,” terang Boyke.

​Ia mengapresiasi keaktifan Pemkot Makassar dalam merespons arahan pusat dan berharap pembenahan yang dilakukan dapat menjadikan Makassar sebagai role model bagi daerah lain.

​”Kami berharap Kota Makassar menjadi lebih baik lagi tahun ini dan tahun depan, serta bisa terus menjadi contoh bagi kota-kota lainnya di Indonesia,” pungkas Boyke. (red)