MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Langkah pencegahan ini menyasar seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari kepala dinas, camat, hingga lurah guna membangun budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kota Makassar yang digelar Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI di Balai Kota Makassar, Selasa (3/11/2026).
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, menyoroti pentingnya pengawasan berlapis untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi.
”Hari ini, koordinasi dan penguatan pendalaman melalui uji petik aspek administrasi sekaligus mencocokkan kesesuaian dokumen di lingkungan Pemkot, sebagai bentuk pencegahan,” ujar Edi.
Ia menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi persoalan dalam pengelolaan pemerintahan Kota Makassar serta memastikan setiap catatan evaluasi ditindaklanjuti secara tepat.
Dalam evaluasi tersebut, KPK memberikan perhatian khusus pada empat sektor utama, yaitu pengadaan barang dan jasa, pengelolaan hibah, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta pengeluaran di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan).
”Empat poin itu masing-masing memiliki catatan tersendiri. Namun, sejauh ini masih berupa catatan yang harus diklarifikasi dan didalami lebih lanjut agar tidak terjadi salah persepsi,” jelasnya.
Khusus sektor pengadaan barang dan jasa, KPK mengingatkan Pemkot Makassar agar memastikan seluruh proyek pemerintah selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi, mengingat Tahun Anggaran 2026 hanya menyisakan waktu dua bulan.
Edi menegaskan agar tidak ada pengerjaan proyek yang dipaksakan rampung secara terburu-buru hingga mengorbankan kualitas atau memicu tindak pidana korupsi.
”Jangan sampai ada paket atau pekerjaan yang tidak selesai, atau selesai tetapi tidak benar karena dikerjakan terburu-buru. Ini menjadi perhatian kami,” tegas Edi.
Sebagai langkah awal, KPK mendorong agar seluruh catatan diuji melalui mekanisme audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh Inspektorat Kota Makassar.
Jika ditemukan kendala, pengawasan dapat ditingkatkan ke tingkat Inspektorat Provinsi hingga Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. KPK dipastikan akan terus memonitor perkembangan tindak lanjut tersebut.
Edi menambahkan, catatan yang disampaikan belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum sebelum melalui audit mendalam. Proses klarifikasi masih memungkinkan diselesaikan dalam sisa waktu dua bulan anggaran 2026, sedangkan audit fisik pekerjaan yang telah rampung dapat berlanjut hingga Januari atau Februari 2027.
”Penguatan integritas ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Merespons arahan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan temuan anomali dari KPK secara transparan.
”Saya memastikan setiap catatan tersebut akan didalami lebih lanjut melalui mekanisme klarifikasi dan audit oleh Inspektorat sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal pemerintah kota,” tegas Munafri.
Pria yang akrab disapa Appi ini menjelaskan, langkah audit dilakukan untuk menjamin seluruh rantai penyelenggaraan pemerintahan—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program—berjalan akuntabel dan sesuai aturan hukum.
Ia meminta Inspektorat Kota Makassar bergerak cepat dan optimal dalam melakukan penelusuran objektif atas temuan-temuan tersebut.
”Kita berharap dari beberapa kasus yang menjadi anomali ini akan kita dalami lebih detail. Seperti yang disampaikan Pak Direktur, akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan audit. Mudah-mudahan tidak ada persoalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Selain catatan dari KPK, Munafri menyebutkan terdapat beberapa poin perhatian terkait DPRD Makassar yang juga akan ditelusuri melalui audit Inspektorat. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar pijakan untuk pengambilan kebijakan perbaikan.
”Dengan arahan KPK, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar kita laksanakan secara tertib, transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Makassar,” kunci Munafri Arifuddin. (red)
