MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menjadi instrumen penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Selatan. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi belanja negara di Sulsel mencapai Rp36,34 triliun, tumbuh 11,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja tersebut dipaparkan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (23/9/2026).

Kinerja APBN tersebut berjalan seiring dengan kondisi perekonomian Sulawesi Selatan yang masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan II 2026 tercatat 5,59 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.

Di sisi lain, neraca perdagangan Sulsel masih mencatat surplus sebesar US$72,07 juta pada Agustus 2026. Sementara itu, inflasi tetap terkendali dengan capaian 0,14 persen secara bulanan (m-to-m), 2,86 persen secara tahunan (y-on-y), dan 2,51 persen secara tahun berjalan (y-to-d).

Dari sisi pendapatan, penerimaan negara di Sulawesi Selatan hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp9,82 triliun atau 57,23 persen dari target.

Penerimaan perpajakan tercatat Rp6,82 triliun atau 52,18 persen dari target Rp13,08 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Rp3,29 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Rp3,53 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp24,56 miliar, serta pajak lainnya minus Rp32,74 miliar.

Untuk penerimaan kepabeanan dan cukai, realisasinya mencapai Rp163,56 miliar atau 43,80 persen dari target Rp373,43 miliar. Angka tersebut berasal dari Bea Masuk Rp96,55 miliar, Bea Keluar Rp23,17 miliar, dan Cukai Rp43,84 miliar.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,83 triliun atau 76,43 persen dari target Rp3,71 triliun. PNBP tersebut terdiri atas PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,89 triliun dan PNBP lainnya Rp948,09 miliar.

Pada sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp15,88 triliun atau 59,18 persen dari pagu Rp26,83 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial.

Belanja pegawai menjadi salah satu komponen terbesar dengan realisasi Rp8,46 triliun atau 68,74 persen dari pagu Rp12,31 triliun. Anggaran ini antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen/guru, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.

Selanjutnya, belanja barang terealisasi Rp5,01 triliun atau 49,12 persen dari pagu Rp10,20 triliun. Anggaran tersebut mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan perkantoran pada 754 satuan kerja yang tersebar di 50 kementerian/lembaga di Sulsel.

Belanja modal mencapai Rp2,39 triliun atau 55,61 persen dari pagu Rp4,29 triliun. Realisasinya antara lain digunakan untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, serta Maros-Batas Kabupaten Bone.

Belanja modal juga digunakan untuk pembangunan Terminal Tipe A Songka di Kota Palopo.

Sementara itu, belanja bantuan sosial untuk asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (Napza), serta orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) telah terealisasi Rp17,73 miliar atau 71,30 persen dari pagu Rp24,87 miliar.

Dukungan fiskal kepada pemerintah daerah juga terus berjalan melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Hingga 31 Agustus 2026, realisasi TKD di Sulawesi Selatan mencapai Rp20,46 triliun atau 72,57 persen dari pagu Rp28,19 triliun.

Penyaluran TKD relatif tersebar di seluruh kabupaten/kota. Hampir seluruh daerah menunjukkan tingkat realisasi yang mendekati pagu sehingga penyaluran dukungan fiskal tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pagu Rp794,76 miliar dengan realisasi Rp610,89 miliar atau 76,86 persen. Dana tersebut antara lain digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi Rp14,39 triliun atau 75,23 persen dari pagu Rp19,13 triliun. DAU digunakan antara lain untuk belanja pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, serta pendanaan kelurahan.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi Rp88 miliar atau 30,28 persen dari pagu Rp290,58 miliar. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.

DAK Nonfisik mencapai Rp4,70 triliun atau 75,02 persen dari pagu Rp6,26 triliun. Dana tersebut antara lain digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru, dan Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).

Adapun Dana Desa memiliki pagu Rp1,72 triliun dengan realisasi Rp676,79 miliar atau 39,31 persen. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (ProKlim), serta pemberdayaan masyarakat.

Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel juga diarahkan ke berbagai fungsi pelayanan publik.

Hingga 31 Agustus 2026, realisasi belanja berdasarkan fungsi antara lain terdiri atas pelayanan umum Rp21,08 triliun, pendidikan Rp5,06 triliun, ketertiban dan keamanan Rp2,99 triliun, pertahanan Rp2,40 triliun, ekonomi Rp2,33 triliun, serta kesehatan Rp1,28 triliun.

Selain itu, belanja untuk fungsi agama mencapai Rp474,90 miliar, perumahan dan fasilitas umum Rp404,53 miliar, perlindungan lingkungan hidup Rp242,48 miliar, serta perlindungan sosial Rp61,92 miliar.

Sejumlah program pemerintah pusat juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat di Sulsel.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, telah menjangkau 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

Penguatan Koperasi Merah Putih juga terus dilakukan. Tercatat 3.074 koperasi telah memiliki NPWP dan 2.517 koperasi memiliki NIB, dengan dampak ekonomi sekitar Rp9,69 miliar melalui 1.197.517 transaksi.

Di sektor pendidikan, terdapat 16 Sekolah Rakyat yang telah berjalan dengan jumlah 1.750 siswa. Pemerintah juga menindaklanjuti pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,79 triliun dan realisasi Rp1,47 triliun.

Sementara pada sektor ketahanan pangan, produksi padi tercatat 5.466.592 ton dari areal persawahan seluas 1.041.701 hektare.

Dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha juga terus mengalir melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga Agustus 2026, penyaluran KUR mencapai Rp12,96 triliun kepada 181.912 debitur, dengan perkiraan subsidi bunga Rp1,15 triliun.

Penyaluran KUR tersebut terutama menyasar sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya.

Di sektor perumahan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah disalurkan untuk 11.111 unit rumah dengan nilai Rp1,39 triliun.

Kinerja APBN hingga Agustus 2026 menunjukkan dukungan fiskal pemerintah tetap berjalan melalui kombinasi penerimaan negara, belanja pemerintah, transfer ke daerah, dan pembiayaan bagi masyarakat serta dunia usaha.

Realisasi belanja negara yang mencapai Rp36,34 triliun atau 66,04 persen dari pagu menjadi salah satu indikator pelaksanaan anggaran yang terus berjalan di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, realisasi TKD sebesar Rp20,46 triliun menunjukkan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah terus disalurkan untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penyaluran KUR sebesar Rp12,96 triliun juga menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang mendukung aktivitas usaha masyarakat, khususnya pada sektor pertanian dan perdagangan.

Kementerian Keuangan menilai sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar pelaksanaan anggaran semakin optimal.

Dengan demikian, APBN diharapkan terus memberikan manfaat yang lebih luas terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Konferensi pers tersebut menghadirkan Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Martha Octvia, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Hari Utomo, Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Panca Putra Jaya, serta Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Agung Pranoto Eko Putro. Kegiatan dimoderatori Widyaiswara BDK Makassar, Kusuma Aji Nugraha. (*)