MENITNEWS.CO.ID, ​BOGOR — BPJS Kesehatan memperkuat integrasi pembiayaan layanan kesehatan nasional dengan menggandeng 31 perusahaan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

​Penguatan sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dan 18 AKT di Bogor. Langkah strategis tersebut merupakan tindak lanjut resmi dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1117 Tahun 2025.

​Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menjelaskan bahwa KAPJ dirancang untuk memperkuat koordinasi manfaat antara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan asuransi komersial. Tujuannya guna memberikan kepastian pembiayaan serta kemudahan akses layanan bagi para peserta.

​”Implementasi KAPJ mencakup koordinasi kepesertaan aktif JKN dan AKT, sistem tagihan satu pintu, hingga pembagian pembiayaan selisih biaya pelayanan kesehatan,” ujar Abdi dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

​Dalam skema pelayanan melalui prosedur JKN, BPJS Kesehatan menanggung 75 persen dari tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG).

Sementara itu, pihak AKT menanggung selisih biaya hingga maksimal 175 persen dari tarif INA-CBG sesuai ketentuan yang berlaku. Skema ini memastikan peserta terbebas dari beban biaya tambahan di luar aturan.

​Selain itu, peserta juga diberikan fleksibilitas untuk mengakses rumah sakit jejaring AKT tanpa harus melalui prosedur JKN standar. Pada skema alternatif tersebut, seluruh biaya pelayanan ditanggung sepenuhnya oleh AKT sesuai manfaat polis, di mana BPJS Kesehatan tidak bertindak sebagai pembayar layanan.

​Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai, penerapan KAPJ merupakan tonggak penting dalam membangun ekosistem pembiayaan kesehatan yang lebih sehat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kebijakan ini sekaligus didorong untuk menciptakan efisiensi serta transparansi biaya pelayanan di fasilitas kesehatan.

​Senada dengan hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa dari total 31 AKT yang telah bergabung, sebanyak 25 perusahaan kini telah bermitra dengan 13 jaringan rumah sakit atau grup rumah sakit.

​OJK menargetkan agar kerja sama ini dapat terus diperluas secara bertahap, sehingga seluruh AKT di Indonesia dapat berpartisipasi penuh dalam implementasi KAPJ pada tahun 2027 mendatang.

Melalui integrasi ini, masyarakat pemegang asuransi tambahan diharapkan memperoleh perlindungan kesehatan yang jauh lebih komprehensif. (bs)