MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar bersama Tim Terpadu Gabungan menggelar patroli penjangkauan dan penertiban sosial di sejumlah penginapan, wisma, hingga hotel di wilayah Kota Makassar pada Sabtu (31/10/2026) malam.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan serta pendampingan sosial bagi masyarakat yang memerlukan penanganan khusus.
Kegiatan berskala besar ini melibatkan personel lintas instansi, meliputi Polrestabes Makassar, Kodim 1408/BS-MKS, Satpol PP Kota Makassar, Badan Kesbangpol, Dinas PPPA, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Operasi diawali dengan apel siaga di Balai Kota Makassar yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie.
Turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas Sosial I Nyoman Aria, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Muh. Zuhur, dan Kepala UPT RPTC Masri.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menegaskan bahwa seluruh proses penjangkauan dilakukan melalui pendekatan humanis. Setiap warga yang terjaring akan mendaptkan pendataan dan asesmen untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat.
“Penjangkauan ini kami lakukan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis. Setelah pendataan dan asesmen, setiap orang akan ditangani sesuai kebutuhan, termasuk melalui pembinaan sosial dan pendampingan keluarga. Upaya pencegahan HIV/AIDS juga perlu dilakukan melalui edukasi dan layanan kesehatan yang tepat,” kata Andi Bukti.
Berdasarkan data akhir penjangkauan dan asesmen, Tim Terpadu berhasil mencatat sebanyak 48 orang. Rinciannya terdiri dari 7 orang kategori Wanita Tuna Susila (WTS), 2 orang mucikari, 1 orang kategori tuna susila lainnya, serta 38 orang yang terjaring karena tidak mampu menunjukkan dokumen sebagai pasangan suami-istri yang sah.
Sebagai tindak lanjut, warga yang masuk dalam kategori WTS dan tuna susila lainnya diserahkan ke Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattirodeceng guna memperoleh pembinaan, keterampilan, serta bimbingan mental dan spiritual.
Sementara itu, bagi warga yang terdata bukan pasangan suami-istri sah, petugas akan melakukan pemanggilan pihak keluarga untuk pembinaan lebih lanjut. (red)
