MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mengubah format perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 yang berlangsung sejak 31 Oktober hingga 29 November 2026. Alih-alih menggelar pesta besar, rangkaian acara selama sebulan penuh ini difokuskan pada penguatan pelayanan publik dan penggerakan ekonomi kerakyatan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengarahkan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menghindari kegiatan yang bersifat seremonial semata. Setiap agenda diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
“Sebaliknya, setiap agenda diharapkan mampu memperluas akses pelayanan publik, melibatkan masyarakat secara aktif, serta menggerakkan perekonomian lokal,” ujar Munafri, Rabu (28/10/2026).
Pelibatan Lintas Sektor dan Penyesuaian Format
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, menjelaskan bahwa perayaan tahun ini melibatkan sekitar 23 OPD. Sejumlah program rutin instansi yang bertepatan dengan momentum hari jadi digabungkan ke dalam satu koridor besar.
Cakupan kegiatan meliputi bidang kesehatan, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan puncak peringatan pada 9 November 2026 mendatang juga dikemas secara sederhana melalui sidang paripurna DPRD Kota Makassar.
Roem menyebutkan, penyesuaian konsep ini turut mempertimbangkan situasi nasional, termasuk empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.
“Pesan Bapak Wali Kota, kegiatan HUT Kota ini harus berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, kita mengurangi kegiatan yang sifatnya seremonial dan memperbanyak agenda yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” kata Roem.
Agenda Pemerintahan dan Kelembagaan
Di tengah persiapan rangkaian hari jadi tersebut, aktivitas eksekutif dan legislatif di Kota Makassar berjalan padat. Pada Senin (2/11/2026), Munafri Arifuddin memimpin rapat koordinasi persiapan HUT ke-419 di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar.
Agenda berlanjut dengan Rapat Paripurna Kesepuluh DPRD Kota Makassar untuk membahas penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Dalam kesempatan yang sama, DPRD menyampaikan inisiatif rancangan peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.
Selain itu, pihak eksekutif menyerahkan penjelasan resmi terkait rencana perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Terminal menjadi PT Makassar Membangun Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari penataan kelembagaan badan usaha milik daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. (*)
