MENITNEWS.CO.ID, MAROS — Bupati Maros Chaidir Syam menunjukkan gestur politik yang menarik perhatian dalam pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan, Senin, 2 November 2026.
Di tengah acara yang dihadiri jajaran pengurus DPD I Golkar Sulsel, Chaidir memilih mengenakan penutup kepala adat khas Bugis-Makassar berwarna kuning—warna kebesaran partai beringin—alih-alih warna biru yang disiapkan panitia.
Peristiwa di Town Hall Maros tersebut bermula ketika panitia menyiapkan passapu khusus berwarna biru untuk disematkan kepada Chaidir yang dikenal sebagai elite Partai Amanah Nasional (PAN) Sulsel.
Langkah awal panitia itu dimaksudkan untuk menghormati identitas politik sang bupati sekaligus menghindari sorotan publik.
Namun, Chaidir menolak secara halus passapu biru tersebut dan meminta mahkota adat berwarna kuning yang senada dengan atribut pimpinan Golkar.
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Dr. Ilham Arief Sirajuddin (IAS), menilai tindakan tersebut sebagai wujud kepemimpinan yang melampaui kepentingan kelompok partai.
Menempatkan Diri sebagai Pembina Politik
Menurut IAS, keputusan spontan tersebut menunjukkan kesadaran Chaidir terhadap peran ganda yang diembannya sebagai kepala daerah.
Selain berstatus sebagai politisi, seorang bupati juga memegang fungsi sebagai pembina seluruh kekuatan politik yang beroperasi di wilayah administratifnya.
Langkah menanggalkan atribut kepartaian sejenak di hadapan massa partai lain dinilai mampu mencairkan ketegangan emosional.
Hal ini sekaligus memperlihatkan bagaimana kepala daerah dapat memosisikan diri sebagai pengayom netral bagi semua golongan.
Cetak Biru Demokrasi Lokal
Bagi iklim politik di Sulawesi Selatan, dinamika semacam ini sering kali menjadi tolok ukur kedewasaan berpolitik di tingkat lokal.
Kehadiran kepala daerah di basis partai lain kerap memunculkan jarak apabila tidak disikapi secara bijak.
IAS berharap teladan yang ditunjukkan di Maros dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meredam potensi gesekan antarpartai.
Stabilitas politik di tingkat kabupaten dinilai sangat bergantung pada kemampuan para pemimpinnya untuk mengedepankan kerukunan di atas kompetisi elektoral. (*)
