MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Tim Penggerak PKK Kota Makassar terus mempercepat upaya penanganan stunting secara menyeluruh. Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, mendorong pembentukan rumah gizi serta dapur Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) secara mandiri di seluruh 153 kelurahan se-Kota Makassar.
Pernyataan tersebut disampaikan Melinda saat menghadiri kegiatan Penanganan Masalah Gizi yang diselenggarakan Pokja IV TP PKK Kota Makassar di Puskesmas Maccini Sombala, Senin (2/11/2026).
Melinda menjelaskan, program intervensi gizi berbasis kelurahan menjadi langkah strategis agar pendampingan terhadap balita berisiko stunting dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sebagai gambaran, pendataan di Kecamatan Tamalate mencatat ada 15 balita dan dua ibu hamil yang menjadi sasaran prioritas intervensi gizi. Hasil pendampingan intensif selama 90 hari menunjukkan perkembangan positif, di mana rata-rata kenaikan berat badan balita mencapai satu kilogram.
Kendati demikian, evaluasi tetap mencatat sejumlah tantangan. Dari program tersebut, masih ditemukan dua balita dengan kenaikan berat badan yang belum stabil serta satu ibu hamil yang belum memenuhi ambang batas indikator gizi normal.
“Hasil yang sudah dicapai patut diapresiasi, tetapi jangan sampai kita berhenti di situ. Anak-anak dan ibu hamil yang masih membutuhkan perhatian harus terus kita dampingi,” tegas Melinda Aksa.
Selain efektivitas pendampingan lapangan, Melinda Aksa menekankan krusialnya pembenahan data sasaran melalui integrasi program Wargata’ Sariwisma.
Tinggi tingkat mobilitas penduduk di perkotaan dinilai kerap menjadi kendala dalam menyusun data presisi terkait balita dan ibu hamil berisiko KEK.
Guna memperluas daya jangkau program yang saat ini masih terbatas pada satu kelurahan berbasis anggaran PKK, Melinda mengajak keterlibatan aktif lintas sektor, mulai dari jajaran pemerintah daerah, dunia usaha, hingga komunitas masyarakat.
Ke depan, ia mengimbau setiap kelurahan memanfaatkan potensi lokal seperti urban farming untuk menyokong kebutuhan bahan pangan bergizi, mulai dari telur, sayur-mayur, hingga hasil perikanan.
Di samping itu, pola pemberian makanan tambahan (PMT) diminta tidak sekadar bersifat formalitas, melainkan wajib melibatkan tenaga ahli gizi agar porsi dan komposisi nutrisi disesuaikan dengan kebutuhan kelompok usia sasaran.
“Jangan sampai kita hanya memberikan bantuan makanan tanpa memperhatikan kebutuhan gizinya. Menu untuk setiap kelompok umur tentu berbeda, sehingga harus selalu dikoordinasikan dengan ahli gizi,” pungkas Melinda Aksa. (red)
