MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Tim Penggerak PKK meluncurkan program Aksi Stop Stunting Tahun 2026 yang menyasar 3.060 desa dan kelurahan di 24 kabupaten/kota.
Langkah masif ini digerakkan menyusul data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 yang mencatat prevalensi stunting di Sulsel berada di angka 23,3 persen atau menempati urutan ke-16 secara nasional.
Ketua TP PKK Sulawesi Selatan, Ny. Naoemi Octarina Sudirman, menyampaikan bahwa penurunan angka tersebut menuntut koordinasi lintas sektor yang ketat.
Hal tersebut diungkapkannya dalam acara peluncuran program yang berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.
Penguatan Peran Kader dan Solusi Teknis Lapangan
Dalam arahannya, Naoemi menekankan bahwa keberhasilan intervensi sangat bergantung pada ketepatan sasaran di tingkat akar rumput.
Kader PKK dan Posyandu diposisikan sebagai garda terdepan melalui kunjungan rumah, edukasi gizi, serta pendekatan komunikasi antarpribadi untuk mengubah pola asuh masyarakat.
Guna menunjang efektivitas pendampingan, pembekalan teknis bagi para kader menjadi prioritas, mulai dari tata cara pengukuran pertumbuhan anak hingga pengisian formulir pendataan.
Menyadari tantangan geografis di lapangan, program ini turut mengantisipasi kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah pelosok.
Pengumpulan data di wilayah dengan kendala sinyal diarahkan menggunakan formulir manual terlebih dahulu.
Selanjutnya, pendataan tersebut akan diinput oleh Petugas Penanggung Jawab (PIC) yang berkoordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan setempat.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Dukungan Anggaran
Pelaksanaan Aksi Stop Stunting 2026 memerlukan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam hal fasilitasi akses internet, dukungan operasional kader, serta ketersediaan logistik.
Ketua TP PKK tingkat kabupaten hingga kecamatan diminta untuk mengawal kebijakan dan melakukan pengawasan berkala agar program berjalan konsisten.
“Saya berharap seluruh jajaran TP PKK, mulai dari kabupaten/kota hingga kecamatan, dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Koordinasi harus terus diperkuat agar pelaksanaan Aksi Stop Stunting berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Naoemi melalui keterangan tertulis.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, tenaga kesehatan, dan keluarga, program ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas kesehatan ibu dan anak.
Upaya tersebut sekaligus menjadi fondasi penting untuk melahirkan generasi daerah yang sehat dan berkualitas demi menyongsong Generasi Emas Indonesia. (*)
