MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar resmi mengulirkan langkah strategis dengan mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Terminal Makassar Metro menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) berlabel PT Makassar Membangun Indonesia.
Langkah transformasi BUMD tersebut diproyeksikan untuk memperluas ruang investasi, memperkuat pengelolaan aset strategis, serta membuka peluang kemitraan bisnis berskala besar dengan pihak swasta.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa perubahan status ini bukan sekadar pergantian nama dan kelembagaan. Perubahan tersebut merupakan pijakan awal untuk membangun perusahaan daerah yang adaptif, profesional, serta lebih fleksibel dalam menangkap peluang bisnis.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna Kesepuluh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Senin (2/11/2026).
”Dengan status perseroan ini, perusahaan daerah dapat menjalin kerja sama investasi dengan pihak ketiga secara lebih cepat dan fleksibel melalui pola business to business (B2B),” ujar Munafri saat memaparkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Appi ini, mekanisme kerja sama antargovernment atau business to government (B2G) kerap terkendala birokrasi yang panjang.
Sementara itu, arus investasi membutuhkan kecepatan mengambil keputusan, kepastian hukum, serta keleluasaan dalam berkolaborasi.
Dengan perubahan status Perseroda, PT Makassar Membangun Indonesia kini tidak hanya berfokus pada pengelolaan pelayanan terminal penumpang.
Ruang lingkup bisnis perusahaan diperluas mencakup sektor transportasi dan logistik, komersialisasi aset dan properti, layanan teknologi digital, hingga potensi pembangunan infrastruktur seperti stadion dan hotel melalui skema profit sharing aset tanah pemerintah dan modal swasta.
”Kita mendorong bagaimana investasi dan peluang bisnis bisa tumbuh tanpa menciptakan monopoli. Pemerintah menyediakaan aset atau lahan, sementara investor menghadirkan dukungan pembiayaan,” tegas Appi.
Hasil kajian Pemkot Makassar menunjukkan masih banyak aset strategis eks Perumda Terminal yang belum termanfaatkan secara optimal. Di samping itu, tantangan pemeliharaan fasilitas, maraknya terminal bayangan, serta keterbatasan diversifikasi pendapatan menjadi alasan utama perlunya penguatan model bisnis baru.
Ranperda perubahan badan hukum ini memuat 9 Bab dan 30 Pasal yang mengatur tata kelola permodalan, kepemilikan saham, organ perseroan, hingga masa peralihan.
Kendati diarahkan untuk berorientasi profit demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Makassar memastikan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, kepala SKPD, serta unsur Forkopimda TNI dan Polri. (red)
