MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menyiapkan skema relokasi terpadu bagi warga yang menjalankan usaha peternakan babi di Jalan Kesadaran, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang. Kebijakan ini diambil menyusul peninjauan langsung di lokasi untuk menata kawasan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung menemui para peternak dan warga setempat, Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut membahas titik temu antara penegakan aturan tata ruang dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kawasan Jalan Kesadaran ditetapkan sebagai zona permukiman dan bukan peruntukan aktivitas peternakan. Kondisi ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
Opsi Relokasi dan Akses Permodalan
Dalam dialog bersama warga, para pemilik kandang menyampaikan harapan agar aktivitas ekonomi mereka tetap dapat berjalan. Menanggapi aspirasi tersebut, pemerintah kota berencana menyediakan lokasi alternatif yang lebih representatif untuk melokalisasi kegiatan peternakan dan perdagangan hewan.
Selain menyiapkan tempat baru, pemerintah membuka peluang dukungan permodalan bagi pelaku usaha yang terdampak penataan. Skema ini direncanakan melalui fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggandeng perbankan, termasuk Bank Sulselbar.
“Kita coba carikan tempat yang lebih baik, tertata, dan representatif. Jadi, aktivitas peternakan maupun jual beli hewan bisa dilokalisasi di tempat yang memang sesuai peruntukannya. Lingkungan juga bisa kita benahi,” ujar Munafri.
Pendataan Menyeluruh dan Penanganan Dampak
Pemerintah kota meminta agar kebutuhan para peternak didata secara komprehensif. Langkah ini bertujuan agar bantuan pengembangan usaha maupun fasilitas pembiayaan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
Selain relokasi usaha, pemerintah juga mengkaji penanganan terhadap berbagai persoalan ikutan akibat penataan kawasan, termasuk aspirasi warga terkait pemulihan lingkungan. Pendekatan ini diarahkan agar ketertiban lingkungan tercapai tanpa mematikan sektor ekonomi kerakyatan.
“Nanti kita data, apa yang dibutuhkan untuk mendukung usaha peternakan mereka. Kita fasilitasi akses permodalan melalui KUR,” kata Munafri yang akrab disapa Appi.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan penertiban tidak bertujuan menghilangkan mata pencaharian warga, melainkan memindahkan aktivitas ekonomi ke zona yang sesuai aturan. Dengan demikian, penataan kawasan diharapkan mampu menciptakan lingkungan permukiman yang tertib sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. (Adv)
