MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, menegaskan komitmennya untuk mengawal keberlanjutan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), agar berjalan sesuai dengan mekanisme dan hukum yang berlaku, sekaligus memperhatikan secara serius aspirasi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri rapat tindak lanjut sidang debottlenecking PSEL Kota Makassar secara virtual dari Ruang Kerja Wali Kota, Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (4/11/2026). Rapat tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Dukungan Kabinet Kementerian Sekretariat Negara RI.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri menyampaikan bahwa seluruh alur transisi regulasi harus berpijak pada payung hukum yang matang. Pihaknya enggan mengambil kebijakan di luar koridor aturan yang berisiko memicu permasalahan di kemudian hari.
”Artinya, kita harus memastikan seluruh proses ini memiliki dasar hukum yang jelas,” tegas sosok yang akrab disapa Appi ini.
Dalam rapat virtual tersebut dipaparkan langkah penyesuaian regulasi penyelenggaraan PSEL dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 ke Perpres Nomor 109 Tahun 2025.
Sebagai wujud konkret penyesuaian aturan baru itu, Pemkot Makassar telah menggelar koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta PT Sarana Utama Synergy (SUS) di Jakarta pada 12 Oktober 2026 lalu.
Pertemuan tersebut membahas skema pengakhiran perjanjian kerja sama lama sekaligus merumuskan usulan kerja sama berbasis Perpres Nomor 109 Tahun 2025.
Pemkot Makassar juga telah melayangkan surat pengakhiran kerja sama kepada para pihak terkait. Kendati demikian, Munafri mengakui sempat ada dinamika perbedaan pandangan, sebab pemenang tender terdahulu berharap masih bisa melanjutkan pengerjaan melalui skema aturan yang baru.
Selain urusan payung hukum, Pemkot Makassar saat ini tengah menunggu kedatangan tim teknis dari Badan Pengelola Investasi Danantara untuk meninjau langsung kelayakan lokasi PSEL.
”Pertemuan tanggal 12 Oktober lalu membahas rencana keterlibatan Danantara untuk melakukan peninjauan teknis terhadap lokasi yang telah disiapkan bagi pembangunan fasilitas PSEL di Makassar,” terang Munafri.
Survei ulang oleh Danantara dipandang krusial lantaran lokasi perencanaan PSEL masih mendapat penolakan dari sebagian warga sekitar.
Evaluasi lapangan nantinya mencakup keabsahan teknis, pemenuhan jarak zona penyangga (buffer zone), potensi penambahan luas lahan, hingga penyerapan kondisi sosial masyarakat setempat.
”Kami masih menunggu tim teknis dari Danantara untuk datang melakukan survei kembali. Mereka akan melihat apakah lokasi yang telah ditentukan masih layak atau tidak, termasuk bagaimana kondisi masyarakat di sekitarnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa hasil peninjauan komprehensif tersebut akan menjadi pijakan utama Pemkot Makassar dalam mengambil langkah strategis berikutnya.
Meski harus menempuh tahapan evaluasi yang ketat, Munafri menegaskan bahwa Pemkot Makassar tetap berkomitmen menghadirkan fasilitas PSEL sebagai solusi jangka panjang permasalahan sampah kota.
”Proses ini harus dilakukan secara terukur dengan memperhatikan kepastian regulasi, kelayakan teknis, serta kondisi sosial masyarakat setempat,” pungkasnya. (red)
