MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, secara tegas mendorong penguatan kolaborasi strategis antara ulama, akademisi, pemerintah, dan industri jasa keuangan.
Langkah ini dinilai krusial guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah di kawasan regional.
Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam Workshop bertajuk “Akselerasi Ekosistem Keuangan Syariah Indonesia”. Ajang bergengsi ini diselenggarakan oleh PT Bank Sulselbar di Ballroom Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kota Makassar, Selasa (3/11/2026).
Mengusung tema “Sinergi Ulama, Akademisi, Pemerintah dan Industri dalam Memperluas Inklusi dan Memperkuat Ekosistem Keuangan Syariah”, forum ini merupakan rangkaian utama dari Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026.
Dalam sambutannya, Andi Winarno memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai, penguatan ekonomi dan keuangan syariah memiliki relevansi langsung dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
”Kita menyadari bahwa potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Sulsel, sangatlah besar. Sulsel memiliki modal sosial dan kultural yang kuat untuk menjadikan keuangan syariah sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Andi Winarno di hadapan para tamu undangan.
Untuk mengoptimalkan potensi besar itu, ia menekankan pentingnya sinergi empat pilar utama (quadruple helix), yakni ulama, akademisi, pemerintah, dan industri jasa keuangan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sendiri berkomitmen penuh mendukung ekosistem ini lewat penguatan regulasi, pembukaan ruang kolaborasi, serta peningkatan sinergi kelembagaan.
Di samping itu, Andi Winarno menyoroti urgensi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah secara merata. Menurutnya, edukasi publik tidak boleh setengah-setengah dan harus menyasar berbagai segmen secara masif.
”Edukasi harus digalakkan secara masif, mulai dari pelaku UMKM, pondok pesantren, hingga masyarakat luas,” tegasnya.
Melalui forum strategis IIFS 2026 ini, Pemprov Sulsel berharap lahir gagasan konstruktif serta langkah kolaboratif konkret. Harapan besarnya, Sulawesi Selatan dapat bertransformasi menjadi salah satu pusat pertumbuhan dan rujukan utama ekosistem ekonomi syariah di kawasan Indonesia Timur.
Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Syariah PT Bank Sulselbar, Dirhamsyah Kadir, mengungkapkan optimismenya agar pengembangan ekonomi syariah kian meluas hingga menyentuh sektor grassroot, termasuk lingkungan pondok pesantren dan pelaku usaha mikro.
”Workshop ini menjadi bagian dari IIFS 2026. Kami berharap momentum IIFS ini semakin memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di kawasan Timur Indonesia,” tutur Dirhamsyah.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, turut menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif PT Bank Sulselbar dalam menggerakkan ekosistem perbankan dan keuangan syariah di Sulsel.
Acara penting ini turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Andi Yuliani Paris, Komisaris Utama PT Bank Sulselbar Jufri Rahman, serta jajaran dewan komisaris dan direksi PT Bank Sulselbar. (red)
