MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat sektor krusial, yang memerlukan perhatian khusus dalam tata kelola pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Empat sektor tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan hibah, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta pengeluaran di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan).
Sorotan ini disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal di Balai Kota Makassar, Selasa (3/11/2026).
Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran pimpinan DPRD Makassar bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, guna memperkuat sinergi pengawasan dan pencegahan korupsi.
Edi menjelaskan, kehadiran lembaga antirasuah ini tidak sekadar mengevaluasi, melainkan melakukan pendalaman melalui uji petik aspek administrasi untuk mencocokkan dokumen dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
”Empat poin itu masing-masing memiliki catatan tersendiri. Namun, sejauh ini masih berupa catatan yang harus diklarifikasi dan didalami lebih lanjut agar tidak terjadi salah persepsi,” ujar Edi.
Khusus pada sektor pengadaan barang dan jasa, Edi secara tegas mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengantisipasi penyelesaian pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Ia menekankan agar percepatan target pengerjaan tidak mengorbankan mutu dan aturan yang berlaku.
”Jangan sampai ada paket atau pekerjaan yang tidak selesai, atau selesai tetapi tidak benar karena dikerjakan terburu-buru. Ini menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan seluruh catatan yang disampaikan KPK akan langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan internal.
Pihaknya telah menginstruksikan Inspektorat Kota Makassar untuk melakukan audit serta klarifikasi mendalam terhadap berbagai anomali yang ditemukan.
”Saya memastikan setiap catatan tersebut akan didalami lebih lanjut melalui mekanisme klarifikasi dan audit oleh Inspektorat sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal pemerintah kota,” kata Munafri.
Munafri menambahkan, hasil pemeriksaan ini akan dijadikan landasan pembenahan agar setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan—mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program—berjalan akuntabel dan transparan. Selain itu, catatan yang bersinggungan dengan lembaga legislatif juga akan diselesaikan melalui prosedur pengawasan yang sama.
Sementara itu, KPK mendorong agar Inspektorat Kota Makassar bertindak optimal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Jika diperlukan, proses audit lanjutan juga dapat melibatkan Inspektorat Provinsi hingga Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dengan tetap berada di bawah monitoring aktif KPK. (red)
