MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Perubahan bentuk badan hukum PD Terminal Makassar Metro menjadi PT Makassar Membangun Indonesia (Perseroda) memasuki tahap pembahasan lanjutan setelah seluruh fraksi DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut.
Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jumat (6/11/2026).
Meski menyetujui kelanjutan pembahasan, fraksi-fraksi DPRD memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah kota. Hal-hal yang disoroti meliputi tata kelola perusahaan, profesionalisme manajemen, optimalisasi aset terminal, serta kepastian status dan kesejahteraan tenaga kerja.
Catatan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan badan hukum perusahaan daerah tidak hanya berkaitan dengan perubahan nama atau bentuk kelembagaan. Pengelolaan aset, keberlanjutan operasional, dan perlindungan pegawai juga menjadi bagian yang perlu diperhitungkan dalam proses pembentukan regulasi.
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, berharap pandangan yang disampaikan setiap fraksi menjadi bahan pertimbangan bagi Wali Kota Makassar dalam melanjutkan pembahasan Ranperda.
“Pemandangan fraksi-fraksi tersebut diharapkan menjadi pembahasan kajian bapak Wali Kota Makassar atas ranperda,” kata Supratman.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut masukan tersebut dan menyebut pandangan fraksi sebagai bagian penting untuk menyempurnakan rancangan regulasi.
“Berbagai masukan dan catatan yang diberikan menjadi bagian penting untuk menyempurnakan Ranperda ini,” kata Munafri.
Perubahan badan hukum dan arah pengelolaan perusahaan
Usulan perubahan bentuk badan hukum PD Terminal Makassar Metro sebelumnya telah disampaikan Munafri dalam rapat paripurna pada Senin (2/11/2026).
Pemerintah Kota Makassar mengajukan perubahan tersebut dengan tujuan memperkuat kelembagaan perusahaan sekaligus meningkatkan kapasitas pengelolaannya.
Melalui bentuk Perseroda, perusahaan daerah diharapkan memiliki ruang pengelolaan bisnis yang lebih fleksibel dan profesional, termasuk dalam membuka peluang investasi serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.
Perseroda merupakan bentuk badan usaha milik daerah berbentuk perseroan terbatas yang modalnya dimiliki daerah. Bentuk ini memungkinkan perusahaan menjalankan kegiatan usaha dengan mekanisme korporasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, perubahan bentuk hukum tidak serta-merta menjamin peningkatan kinerja perusahaan. Hasilnya tetap bergantung pada kualitas manajemen, transparansi pengelolaan keuangan, pemanfaatan aset, serta kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan.
Nasib pegawai dan aset menjadi perhatian
Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut adalah kepastian status tenaga kerja setelah perubahan badan hukum dilakukan.
Hal ini penting karena perubahan kelembagaan berpotensi membawa penyesuaian dalam sistem manajemen, hubungan kerja, dan pengaturan sumber daya manusia perusahaan.
Selain itu, optimalisasi aset terminal juga menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD. Pengelolaan aset yang lebih produktif diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha perusahaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Bagi masyarakat, perkembangan Ranperda ini penting untuk dicermati karena perusahaan yang mengelola terminal berkaitan dengan aktivitas transportasi dan pelayanan publik.
Karena itu, pembahasan selanjutnya perlu memberikan kejelasan mengenai arah pengelolaan perusahaan, standar pelayanan, mekanisme pengawasan, dan manfaat perubahan status bagi pengguna layanan terminal.
Persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan belum berarti Ranperda telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Masih terdapat tahapan pembahasan yang harus dilalui sebelum regulasi tersebut dapat diberlakukan.
Dengan demikian, perhatian publik tidak hanya tertuju pada perubahan bentuk badan hukum, tetapi juga pada bagaimana pemerintah memastikan perusahaan yang baru nantinya mampu mengelola aset daerah secara akuntabel, menjaga hak pegawai, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (Adv)
