MENITNEWS.CO.ID, ​PANGKEP — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mendesak pemerintah daerah bersama legislatif untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasalnya, regulasi krusial ini telah diusulkan sejak tiga tahun lalu namun tak kunjung disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

​Sorotan tajam ini dilayangkan oleh Ketua Fraksi Amanat Bangsa DPRD Kabupaten Pangkep, Abdul Rauf. Menurutnya, lambannya pengesahan regulasi tata ruang tersebut berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada terhambatnya arus investasi di Kabupaten Pangkep.

​”Ranperda RTRW ini sudah tiga tahun diusulkan, tetapi sampai sekarang belum juga ditetapkan menjadi Perda,” ujar Abdul Rauf saat dikonfirmasi, Jumat (6/11/2026).

​Rauf menjelaskan, kepastian hukum terkait tata ruang sangat dibutuhkan oleh para investor guna memastikan kejelasan peruntukan ruang serta keselarasan rencana bisnis mereka dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Tanpa regulasi yang jelas, iklim investasi di Pangkep berpotensi jalan di tempat.

​”Belum ditetapkannya Perda ini bisa mengakibatkan terhambatnya investasi di Kabupaten Pangkep. Kita membutuhkan kepastian tata ruang agar investasi dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

​Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar sisa waktu di tahun 2026 ini dimanfaatkan secara optimal oleh eksekutif dan legislatif untuk merampungkan pembahasan Ranperda RTRW.

Rauf berharap regulasi tersebut bisa segera disahkan tahun ini agar tidak terus berlarut-larut, sehingga mampu menjadi landasan yang kokoh bagi penataan ruang wilayah sekaligus mendongkrak pengembangan investasi daerah. (bs)