MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Persoalan terminal bayangan di Jalan Perintis Kemerdekaan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan perubahan bentuk hukum Perumda Terminal Makassar Metro menjadi PT Makassar Membangun Indonesia (Perseroda). Keberadaan titik transit liar tersebut dinilai perlu ditangani karena berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan memengaruhi aktivitas terminal resmi.

Dalam bahan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar, persoalan terminal bayangan bahkan dikaitkan dengan kondisi Terminal Regional Daya (TRD) yang disebut mati suri selama bertahun-tahun.

Isu tersebut mengemuka ketika DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan bentuk hukum Perumda Terminal Makassar Metro menjadi Perseroda.

Selain persoalan operasional terminal, pembahasan juga menyentuh sejumlah hal mendasar, mulai dari penertiban titik transit liar, kepastian status aset daerah, hingga penyelesaian kerja sama dengan pihak ketiga.

Terminal Bayangan Jadi Persoalan yang Harus Diselesaikan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya, Hj. Umiyati, menyampaikan dukungan terhadap perubahan bentuk hukum perusahaan daerah tersebut.

Namun, dukungan itu disertai catatan mengenai perlunya pembenahan pengelolaan terminal, terutama dalam menangani aktivitas transit penumpang di luar terminal resmi.

PPP meminta pemerintah kota melalui organisasi perangkat daerah terkait melakukan penertiban dan pengawasan terhadap titik-titik transit liar yang berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas.

“Kami berharap kepada dinas terkait untuk memberikan tindakan penertiban serta pengawasan, khususnya di titik-titik transit liar yang sering kali memicu hambatan arus kendaraan di badan jalan,” ujar Umiyati dalam penyampaian pemandangan umum fraksinya.

Persoalan ini menjadi penting karena keberadaan terminal bayangan tidak hanya berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, tetapi juga menyangkut fungsi terminal sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan.

Di sisi lain, PPP mendorong agar pengelolaan terminal tidak berhenti pada penyediaan fasilitas naik dan turun penumpang. Kawasan terminal dinilai perlu dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi yang terintegrasi dengan transportasi modern.

DPRD Minta Perubahan Status Tidak Sekadar Ganti Nama

Catatan lain datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaranya, William Laurin, fraksi tersebut menyatakan persetujuan terhadap rencana perubahan bentuk hukum Perumda Terminal Makassar Metro menjadi Perseroda.

Meski demikian, William mengingatkan bahwa perubahan status badan hukum harus disertai pembenahan menyeluruh. Pemerintah kota diminta memastikan aspek legalitas, pengelolaan aset, perlindungan tenaga kerja, dan pelayanan publik telah diperhitungkan.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah kejelasan aset yang selama ini dimiliki maupun dikuasai Perumda Terminal Makassar Metro.

PDI Perjuangan mengusulkan pembentukan tim taksasi untuk melakukan inventarisasi sekaligus penilaian terhadap seluruh aset perusahaan daerah tersebut. Pendataan juga perlu mencakup aset yang kemungkinan sedang dikuasai pihak lain.

“Kami mengusulkan terbentuknya tim taksasi untuk menginventarisasi semua aset yang dikuasai oleh Perumda Terminal Makassar Metro, termasuk aset yang kemungkinan dikuasai oleh pihak lain,” kata William.

Inventarisasi tersebut menjadi bagian penting dalam proses perubahan bentuk badan hukum karena aset daerah berkaitan dengan modal perusahaan dan harus memiliki kejelasan status hukum maupun nilai penilaian.

Kerja Sama dan Kewenangan Pengelolaan Dipertanyakan

Selain aset, PDI Perjuangan meminta Pemkot Makassar menyelesaikan persoalan kerja sama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengelolaan terminal.

Salah satu yang disoroti adalah perjanjian antara Pemerintah Kota Makassar dan PT Kalla Inti Karsa yang melibatkan terminal sebagai objek kerja sama.

Fraksi tersebut juga meminta penjelasan mengenai pembagian kewenangan pengelolaan terminal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Termasuk di dalamnya kemungkinan pengalihan kewenangan pengelolaan kepada Kementerian Perhubungan serta bagaimana status lahan terminal apabila perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda telah diberlakukan.

Persoalan tersebut penting untuk diperjelas agar pembentukan perusahaan baru tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penguasaan aset maupun pelaksanaan pelayanan transportasi.

Pemkot Perlu Menjawab Catatan Fraksi

Dukungan PPP dan PDI Perjuangan memperlihatkan bahwa perubahan bentuk hukum Perumda Terminal Makassar Metro pada prinsipnya mendapat respons positif dari kedua fraksi tersebut. Namun, sejumlah persoalan mendasar masih membutuhkan penjelasan pemerintah kota.

Bagi masyarakat, keberhasilan perubahan badan hukum perusahaan daerah semestinya tidak hanya diukur dari terbentuknya Perseroda. Pembenahan terminal, ketertiban aktivitas angkutan, kepastian pengelolaan aset, dan peningkatan pelayanan transportasi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Dengan demikian, pembahasan Ranperda ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur perusahaan daerah, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah kota menyelesaikan persoalan pengelolaan terminal yang selama ini menjadi perhatian. (Adv)