MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Dugaan pemungutan tarif parkir melebihi ketentuan terhadap kendaraan angkutan niaga di Kota Makassar menjadi perhatian Perumda Parkir Makassar Raya. Manajemen perusahaan daerah tersebut melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pos operasional untuk memeriksa aktivitas petugas, termasuk di kawasan Bundaran Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sabtu (7/11/2026) malam.
Pemeriksaan dipimpin Direktur Operasional Perumda Parkir Makassar Raya, Andi Ryan Adrianto. Kegiatan itu dilakukan menyusul adanya dugaan oknum petugas menarik pungutan yang tidak sesuai dengan tarif resmi.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut kepastian biaya yang harus dibayarkan pengemudi kendaraan angkutan niaga ketika memasuki wilayah Kota Makassar.
Dalam praktik pelayanan parkir, kesesuaian tarif bukan satu-satunya aspek yang perlu diawasi. Penerbitan karcis resmi, pencatatan penerimaan, serta mekanisme pemungutan juga menjadi bagian penting untuk memastikan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan menyasar mekanisme pemungutan
Andi Ryan mengatakan sidak merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan serta aktivitas petugas di lapangan.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan serta aktivitas petugas di lapangan,” ujar Andi Ryan saat dikonfirmasi pada Minggu (8/11/2026) pagi.
Menurut dia, seluruh petugas harus menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Perumda Parkir juga menyatakan tidak akan menoleransi praktik pemungutan yang terbukti menyimpang dari tarif resmi. Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran, perusahaan akan melakukan evaluasi, pembinaan, atau tindakan sesuai ketentuan.
Meski demikian, belum terdapat informasi terperinci mengenai hasil pemeriksaan dalam sidak tersebut.
Kepastian tarif penting bagi pengemudi
Pengawasan terhadap pos angkutan niaga memiliki kaitan langsung dengan kepentingan pengguna jasa. Kejelasan tarif diperlukan agar pengemudi mengetahui besaran biaya yang wajib dibayarkan dan dapat membedakan pungutan resmi dengan pembayaran yang tidak memiliki dasar ketentuan.
Selain tarif, keberadaan karcis resmi juga penting sebagai bukti transaksi. Dokumen tersebut dapat menjadi dasar pencocokan antara uang yang diterima petugas dengan pencatatan penerimaan perusahaan.
Apabila mekanisme itu berjalan transparan, potensi kesalahpahaman antara petugas dan pengguna jasa dapat diminimalkan. Sebaliknya, ketidakjelasan tarif dan bukti pembayaran dapat menyulitkan masyarakat ketika hendak menyampaikan keberatan.
Namun, besaran tarif resmi untuk masing-masing kategori kendaraan angkutan niaga belum dijelaskan dalam informasi yang disampaikan Perumda Parkir.
Hasil sidak masih perlu dibuka
Selain memeriksa kesesuaian pungutan, pengawasan tersebut diarahkan pada kedisiplinan petugas dan kepatuhan terhadap standar operasional pelayanan.
Andi Ryan menyampaikan bahwa pengawasan akan ditingkatkan untuk mencegah pungutan di luar ketentuan.
“Kami menegaskan komitmen untuk meningkatkan pengawasan, mencegah terjadinya pungutan di luar ketentuan, serta memberikan pelayanan parkir yang tertib dan sesuai aturan,” tutur Andi Ryan.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha angkutan niaga, tindak lanjut pemeriksaan menjadi hal yang penting. Sebab, pengawasan tidak cukup berhenti pada inspeksi lapangan, tetapi juga perlu disertai kepastian mengenai hasil pemeriksaan dan tindakan terhadap pelanggaran apabila terbukti terjadi.
Perumda Parkir Makassar Raya perlu menjelaskan hasil evaluasi, termasuk mekanisme pengaduan bagi pengemudi yang merasa dikenai pungutan tidak sesuai ketentuan.
Hingga informasi ini disusun, belum tersedia keterangan mengenai nominal dugaan pungutan berlebih, jumlah laporan yang diterima, maupun sanksi yang telah dijatuhkan kepada petugas.
Kejelasan informasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui haknya sebagai pengguna jasa sekaligus memastikan pengelolaan parkir di Kota Makassar berjalan sesuai aturan. (Adv)
