MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Perumda Parkir Makassar Raya secara tegas menyatakan bahwa, pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum sekitar kawasan Pasar Butung wajib berlandaskan pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan atas dasar klaim batas geografis maupun radius kawasan pasar.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Perumda Parkir Makassar Raya, Asrul, menanggapi silang pendapat terkait kewenangan pengelolaan parkir antara pihak Perumda Parkir Makassar Raya dan Perumda Pasar Makassar Raya di ruas jalan umum luar kawasan fisik pasar.
Asrul menerangkan, Perumda Parkir Makassar Raya mengantongi landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perumda Parkir Makassar Raya.
Ia menekankan bahwa aturan tersebut wajib dibaca secara beriringan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
”Harus dibedakan secara tegas antara parkir yang menjadi bagian dari fasilitas pasar dan parkir yang berada di tepi jalan umum. Keduanya memiliki karakteristik dan dasar pengaturan yang berbeda. Jangan sampai batas kawasan pasar ditafsirkan sebagai kewenangan mutlak untuk mengelola seluruh aktivitas parkir di jalan umum,” tegas Asrul, Kamis (5/11/2026).
Terkait klaim pegangan radius 100 meter dari area pasar, Asrul menilai indikator geografis tersebut tidak bisa serta-merta dijadikan argumen hukum untuk menguasai tata kelola parkir di ruas jalan umum. Status setiap ruas jalan, menurutnya, dinilai berdasarkan fungsi jalan, penetapan resmi titik parkir, dan tata cara penyelenggaraan perparkiran.
Meskipun Pasal 9 Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perumda Pasar Makassar Raya mencantumkan kegiatan perparkiran sebagai bagian dari operasional pasar, aturan itu tidak serta-merta memberikan diskresi tanpa batas di luar batas fisik pasar.
”Kalaupun terdapat ketentuan radius 100 meter dalam regulasi pengelolaan pasar, bukan berarti seluruh ruas jalan umum dalam radius tersebut otomatis menjadi kewenangan Perumda Pasar. Ada perbedaan mendasar antara batas kawasan pelayanan pasar dan kewenangan pengelolaan parkir di tepi jalan umum,” terangnya.
Asrul juga menyoroti Pasal 77 Perda Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 yang memisahkan secara eksplisit antara pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pelayanan pasar sebagai dua objek pelayanan retribusi yang berbeda.
”Regulasi telah membedakan pelayanan parkir tepi jalan umum dengan pelayanan pasar. Artinya, kedua objek pelayanan tersebut tidak bisa begitu saja disamakan hanya karena berada dalam satu kawasan aktivitas ekonomi,” ungkap Asrul.
Ia mengingatkan, benturan atau tumpang tindih tata kelola lapangan berisiko memicu ketidakpastian hukum, gesekan operasional, hingga mengganggu akuntabilitas penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, setiap penyesuaian status penugasan lokasi parkir wajib menempuh jalur resmi Pemerintah Kota Makassar.
”Ini bukan persoalan siapa yang paling dekat dengan kawasan pasar, tetapi siapa yang secara hukum diberikan kewenangan mengelola objek parkir tersebut. Jika lokasinya merupakan parkir tepi jalan umum yang telah ditetapkan dan ditugaskan kepada Perumda Parkir, maka pengelolaannya tentu harus dihormati sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Mengakhiri keterangannya, Perumda Parkir Makassar Raya menyatakan komitmennya untuk mengedepankan transparansi, kepastian hukum, serta ketertiban lalu lintas demi melindungi kepentingan publik dan optimalisasi pendapatan daerah.
”Parkir tepi jalan umum harus dikelola berdasarkan aturan, bukan berdasarkan penafsiran sepihak terhadap batas wilayah. Kepastian hukum adalah fondasi utama agar pelayanan parkir berjalan tertib, masyarakat terlindungi, dan penerimaan daerah dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Asrul. (red)
