MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengusulkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Regulasi anyar ini disiapkan untuk menggantikan Perda Nomor 4 Tahun 2014 guna merespons dinamika perdagangan modern, termasuk transaksi via platform digital.
Usulan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Komisi A DPRD Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy (RTQ), dalam rapat paripurna di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (2/11/2026). Menurut RTQ, aturan lama sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan sistem perizinan berusaha serta pola perdagangan masyarakat saat ini.
”Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih komprehensif, sehingga perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ujar RTQ.
Dalam naskahnya, Komisi A secara khusus menyoroti maraknya penjualan minuman beralkohol secara daring (online). Aspek krusial yang diatur meliputi pembatasan perdagangan digital, verifikasi usia konsumen secara ketat, hingga perlindungan data pribadi dalam setiap proses transaksi.
Selain aspek digital, Ranperda ini juga mempertegas pembagian kewenangan antarperangkat daerah—mulai dari Dinas Perdagangan, PTSP, Pariwisata, Dinas Kesehatan, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sinergi lintas instansi dengan kepolisian, BPOM, dan Bea Cukai turut dimasukkan agar penindakan pelanggaran bisa dilakukan secara efektif.
Penggantian total Perda Nomor 4 Tahun 2014 ini memuat tujuh kelompok materi utama, mulai dari penggolongan minuman beralkohol, legalitas usaha, pengendalian lokasi dan waktu penjualan, pembatasan usia, hingga mekanisme sanksi administratif dan pengamanan barang.
Komisi A berharap dukungan penuh dari seluruh fraksi DPRD dan Pemkot Makassar agar pembahasan Ranperda ini berjalan lancar demi menjaga ketertiban umum di Kota Makassar. (adv)
