MENITNEWS.CO.ID, ​JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Sektor Jasa Keuangan (SJK) nasional tetap stabil dan berdaya tahan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut. Keputusan tersebut ditegaskan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada 28 Oktober 2026.

​Ketahanan SJK domestik terjaga meskipun pasar keuangan dunia dibayangi eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi, serta tekanan inflasi global yang mendorong bank sentral utama melanjutkan pengetatan suku bunga acuan hingga rentang yang lebih tinggi.

​Di tengah gejolak pasar eksternal, indikator makroekonomi domestik mencatatkan kinerja solid. Pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III-2026 terjaga positif pada level 5,47 persen (year-on-year/yoy).

Indikator manufaktur turut menunjukkan penguatan signifikan melalui Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Oktober 2026 yang menembus level 54—posisi tertinggi sejak Maret 2024.

​Dinamika dan tekanan di pasar modal domestik cukup tinggi sepanjang Oktober 2026, yang dipengaruhi oleh sentimen ketidakpastian global serta dinamika pergerakan indeks global MSCI. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.057,05 per akhir Oktober 2026.

​Meski demikian, fungsi intermediasi pasar modal berjalan efektif. Total nilai Penawaran Umum hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp209,77 triliun.

Angka ini mencakup 7 Penawaran Umum Saham Perdana (IPO), 20 Penawaran Umum Terbatas (PUT), 11 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS), serta 141 Penawaran Umum Berkelanjutan EBUS. Pada pipeline OJK, tercatat 26 rencana Penawaran Umum dengan nilai indikatif Rp24,46 triliun.

​Di samping itu, partisipasi investor domestik terus menunjukkan tren kenaikan. Jumlah investor pasar modal tumbuh signifikan sebesar 64,75 persen (year-to-date/ytd) menjadi 33,55 juta investor, dengan penambahan 1,38 juta investor baru sepanjang Oktober 2026.

Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) pasar saham pada Oktober 2026 juga meningkat menjadi Rp16,31 triliun dari bulan sebelumnya Rp14,94 triliun.

​Kinerja intermediasi perbankan tercatat solid dengan profil risiko yang terjaga. Per September 2026, penyaluran kredit tumbuh 13,26 persen yoy dengan total nominal mencapai Rp9.245 triliun.

Kredit korporasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 21,31 persen yoy, sementara kredit investasi tumbuh 23,20 persen yoy. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 8,22 persen yoy menjadi Rp10.492 triliun.

​Kualitas kredit terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross di level 2,07 persen dan NPL net di level 0,82 persen. Permodalan bank sangat kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 24,30 persen.

​Guna mendukung komitmen nasional pemberantasan perjudian daring (online), OJK telah meminta sektor perbankan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) dan pemblokiran terhadap sekitar 39.923 rekening terindikasi judi online berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital, serta memperluas tindakan pemblokiran sesuai kesesuaian Nomor Identitas Kependudukan (NIK).

​Aset industri asuransi per September 2026 mencapai Rp1.192,84 triliun (naik 0,98 persen yoy). Asuransi komersial mencatatkan total aset sebesar Rp976,78 triliun dengan akumulasi pendapatan premi sebesar Rp252,80 triliun.

Tingkat pemenuhan permodalan berbasis risiko (Risk Based Capital/RBC) asuransi jiwa dan asuransi umum tercatat masing-masing 471,95 persen dan 331,84 persen, jauh di atas kriteria minimum 120 persen.

​Aset industri dana pensiun tumbuh 6,11 persen yoy mencapai Rp1.721,91 triliun, didorong oleh peningkatan alokasi investasi pada Surat Berharga Negara (SBN).

Sementara pada sektor Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya (PVML), piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh 2,21 persen yoy menjadi Rp518,34 triliun dengan NPF gross terjaga di level 2,98 persen.

​Sebagai langkah nyata dalam memelihara integritas pasar dan pelindungan konsumen, OJK memperketat pengawasan serta penegakan hukum.

​Sepanjang Oktober 2026, OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) sebesar Rp2,12 triliun, 4 pencabutan izin, 2 pembekuan izin, serta 9 peringatan tertulis.

Dari total denda tersebut, sanksi denda utama sebesar Rp2,1 triliun dijatuhkan pada 16 Oktober 2026 terkait transaksi saham DSSA (Rp1,5 triliun), transaksi IPO BREN (Rp500 miliar), serta IPO CUAN (Rp100 miliar), yang mana seluruh denda utama tersebut telah diselesaikan pembayarannya oleh pihak terkait.

​Selanjutnya pada 4 November 2026, OJK menetapkan sanksi atas kasus transaksi saham PANR berupa pengembalian keuntungan tidak sah senilai Rp5,07 miliar, denda kasus BOGA sebesar Rp2,47 miliar, serta melarang aktivitas di sektor PMDK selama 10 tahun bagi perantara pedagang efek terkait kasus pelanggaran ketentuan.

​OJK menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi seluruh LJK secara proaktif dan mengambil tindakan tegas demi memastikan stabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional. (red)