MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan 14 pemerintah kecamatan mengintensifkan koordinasi mitigasi banjir. Langkah ini ditempuh menyusul proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan Kota Makassar mulai memasuki musim hujan pada Desember 2026 dengan puncak curah hujan pada Januari 2027.
Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (12/11/2026), tersebut menyoroti sejumlah titik rawan genangan yang kerap melumpuhkan arus lalu lintas. Berdasarkan data BBWS Pompengan Jeneberang, beberapa lokasi krusial meliputi Jalan Urip Sumoharjo di depan Kantor Gubernur, Jalan AP Pettarani di Kecamatan Rappocini, Perumahan Kodam III di Kecamatan Biringkanaya, Jalan Inspeksi Kanal Borong di Kecamatan Manggala, serta kawasan depan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Pompengan Jeneberang, Rahayu, menjelaskan bahwa masalah utama genangan di Makassar bukan pada kapasitas kanal utama. Berdasarkan pemantauan teknis, saluran utama penampung air masih memiliki ruang yang memadai.
Kendati demikian, genangan kerap timbul akibat terganggunya aliran air di saluran sekunder atau tersier. Air meluap lebih dulu sebelum mencapai kanal utama karena saluran air mengalami hambatan dan penyempitan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BBWS Pompengan Jeneberang memastikan akan menjalankan program pemeliharaan kanal dan perbaikan saluran air secara berkala. Rahayu menilai sinergi lintas instansi sangat krusial agar pembagian tugas penanganan teknis dapat berjalan efektif sebelum intensitas hujan meningkat.
Pengawasan Bangunan dan Sampah

Sementara itu, Kepala Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sulsel, Fahlevi Yusuf, mengungkapkan bahwa pertemuan lintas sektoral ini juga merupakan respons atas berbagai keluhan masyarakat terkait genangan. Salah satu pemicu yang disorot adalah aktivitas bangunan yang diduga tidak mengantongi izin operasional namun berdampak langsung pada sistem drainase lingkungan.
Fahlevi menegaskan perlunya pengawasan ketat dari pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan terhadap alih fungsi lahan serta berdirinya bangunan yang menutup saluran air. Penertiban ini dinilai mendesak demi mengembalikan fungsi drainase secara optimal.
Selain masalah tata ruang, aspek kebiasaan warga dan pelaku usaha turut menjadi sorotan. Pemerintah daerah mendorong aparat kewilayahan untuk memberikan teguran tegas kepada para pelaku usaha maupun penjual yang kedapatan membuang sampah atau limbah langsung ke dalam drainase dan selokan.
Melalui konsolidasi yang melibatkan Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, hingga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulsel ini, pemerintah berharap seluruh potensi hambatan aliran air dapat diidentifikasi dan ditangani lebih awal guna menekan risiko banjir di Makassar dan sekitarnya. (*)



