DPR Ketok Palu UU Perampasan Aset, Presiden Diminta Bentuk Lembaga Pengawas Independen

Suasana rapat paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19112026). (Foto Nasywa Athifahkumparan)

MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA  – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang membuka babak baru tata kelola pemberantasan kejahatan finansial di Indonesia. Regulasi yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), tidak hanya memberikan payung hukum penyitaan harta hasil kejahatan, tetapi juga mewajibkan Presiden membentuk badan khusus untuk mengawasi dan mengelola aset rampasan tersebut.

Kewajiban pembentukan lembaga baru tersebut menjadi salah satu poin krusial dalam draf regulasi yang disahkan parlemen. Berdasarkan data pembanding draf RUU Perampasan Aset yang dihimpun redaksi, ketentuan mengenai kelembagaan ini termaktub dalam Pasal 61.

Dalam aturan itu ditegaskan bahwa fungsi pengawasan perampasan dan pengelolaan aset dijalankan oleh sebuah badan yang dibentuk langsung oleh Presiden. Keanggotaan badan ini ditetapkan berjumlah lima orang dengan masa jabatan selama lima tahun, serta hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Kewenangan Mengelola hingga Menjual Aset

Kehadiran badan baru ini dirancang untuk menjawab persoalan klasik penegakan hukum di Indonesia, termasuk di daerah seperti Sulawesi Selatan, di mana barang sitaan kasus korupsi kerap terbengkalai dan menyusut nilai ekonomisnya selama proses hukum berjalan.

Merujuk Pasal 54 dalam draf regulasi tersebut, badan bentukan Presiden ini diberikan kewenangan penuh mulai dari menyimpan, memelihara, menilai, memanfaatkan, hingga menjual aset hasil rampasan negara. Dengan mekanisme ini, pemulihan kerugian keuangan negara diharapkan dapat berjalan lebih terukur tanpa membebani aparat penyidik maupun kejaksaan dengan tugas teknis pemeliharaan aset.

Selain aspek pengelolaan, draf Pasal 62 juga membekali badan ini dengan fungsi pengawasan etik. Lembaga tersebut berwenang menyusun kode etik sekaligus menegakkannya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik maupun jaksa pengacara negara dalam proses perampasan aset.

Untuk menjamin akuntabilitas publik, badan pengelola dan pengawas aset ini diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala minimal satu kali dalam setahun kepada Presiden dan DPR RI.

Akhiri Penantian 18 Tahun

Keputusan pengesahan undang-undang ini diambil dalam rapat paripurna beragenda tunggal yang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi para wakil ketua yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Pihak pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Sebelum palu pengesahan diketok, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, memaparkan laporan pembahasan tingkat pertama. Mengutip laporan detiknews, Habiburokhman menyebut pengesahan regulasi ini mengakhiri penantian publik selama hampir dua dekade.

“Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” ujar Habiburokhman kepada wartawan di kompleks parlemen, Kamis (19/11/2026).

Politikus Partai Gerindra itu juga menyoroti peran Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai mendorong percepatan pembahasan di tingkat komisi sejak Agustus 2025.

Meski telah resmi disahkan DPR, publik masih menanti langkah tindak lanjut pemerintah, terutama terkait batas waktu pembentukan badan pengelola aset oleh Presiden serta penyusunan aturan turunan agar undang-undang ini segera efektif menjerat aset para pelaku tindak pidana korupsi di seluruh daerah. (*)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan